Fibrianto.com: Undang-undang

Konsultasi Pajak, Tanya Jawab Tentang Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak

Adanya pemberlakuan kebijakan pemerintah yang baru mengenai Tax Amnesty, memicu munculnya kegaduhan dan keresahan masyarakat terutama di media sosial mengenai pelaksanaan peraturan undang-undang tersebut.

Sebagai media komunikasi kepada masyarakat, pihak Dirjen Pajak tentunya membuka jalur sosialisasi dan konsultasi, bagaimana pengertian, tujuan, dan pelaksanaan undang-undang tersebut agar tepat dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Jika dalam ulasan sebelumnya kita sudah membahas perihal pengertian Tax Amnesty. Kali ini coba kami rangkum ulang tanya jawab yang membahas tentang pemberlakuan Tax Amnesty yang merujuk dari materi sosialisasi dari Dirjen Pajak, sbb:

No	Uraian
1.	Wajib Pajak menyatakan bahwa ia bekerja di Luar Negeri, mendapatkan penghasilan dari luar negeri, dan dipotong Pajaknya di luar negeri, serta membeli hartanya di luar negeri. Apakah Wajib pajak harus ikut Amnesti Pajak? Jawaban: Setiap Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh dapat mengikuti Amnesti Pajak, kecuali Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan telah P-21, dalam proses peradilan, dan Wajib Pajak yang sedang menjalani hukuman atas pidana di bidang perpajakan. Oleh karena itu, bagi Wajib Pajak yang hanya memiliki kewajiban pajak sebagai Pemotong/Pemungut saja tidak dapat mengikuti Amnesti Pajak, misalnya WP Bendahara atau Wajib Pajak yang tidak memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Badan seperti Wajib Pajak Joint Operation.
2.	Apakah Harta yang dimaksud di Amnesti Pajak sama dengan pengertian Harta yang dimasukkan dalam neraca? Sebagai contoh, apakah sewa dibayar dimuka dapat menjadi objek Amnesti Pajak Jawaban: Betul. Harta yang dimaksud dalam Amnesti Pajak sama dengan harta yang dimasukkan dalam neraca, termasuk sewa dibayar dimuka
3.	Apakah dokumen pendukung Utang berlaku untuk Utang Tambahan atau keseluruhan Utang (termasuk yang sudah dilaporkan di SPT Terakhir) Jawaban: Dokumen pendukung Utang yang dimaksud dalam Amnesti Pajak hanya berlaku untuk Utang Tambahan yang belum diungkap dalam SPT PPh Tahunan Terakhir
4.	Apakah informasi kepemilikan harta berlaku untuk Harta Tambahan saja atau keseluruhan Harta (termasuk yang sudah dilaporkan di SPT Terkahir)? Jawaban: Informasi kepemilikan Harta berlaku untuk Harta tambahan saja, yaitu harta baru yang belum diungkap dalam SPT PPh Tahunan Terakhir
5.	Untuk mengikuti Amnesti pajak, apakah setiap Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP diwajibkan SIUP? Jawaban: Tidak, Kewajiban pencantuman nomor SIUP dalam Surat Pernyataan hanya bagi Wajib Pajak yang sebelumnya telah memiliki SIUP
6.	Wajib Pajak sudah mencantumkan Harta dalam SPT PPh Tahunan terakhir, namun penamaan Harta salah, semisal Apartemen dicatat rumah, tabungan dicatat deposito. Apakah atas Rumah atau deposito merupakan Harta tambahan yg dapat diajukan Amnesti? Jawaban: No Uraian Dalam hal kesalahan tersebut murni karena Wajib Pajak salah mengkategorikan jenis harta di dalam SPT PPh Terakhir, harta tersebut direklasifikasi dalam lampiran Surat Pernyataan Harta, bagian "Nilai Harta Yang Dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir", dan memberi penjelasan dalam kolom keterangan bahwa Harta tersebut sebelumnya telah dicatat sebagai (...) dalam SPT PPh. Adapun nilai Harta harus sama dengan yang tercantum dalam SPT tahun 2015 tersebut.
7.	Bagaimana dengan perlakuan pencatatan asuransi unit link untuk Amnesti Pajak? Jawaban: Asuransi yang mengandung nilai investasi maupun manfaat pasti (misalnya manfaat yang diterima ketika penerima manfaat mencapai umur tertentu atau kondisi tertentu yang pasti) dianggap sebagai Harta. Dengan demikian asuransi pendidikan dan asuransi unit link merupakan Harta yang dapat disertakan dalam program Amnesti Pajak.
8.	WP melakukan deklarasi dalam negeri, namun sebelum 3 tahun WP tersebut mengalihkan harta ke luar negeri, bagaimana perlakuannya menurut UU Amnesti Pajak? Jawaban: Ketika WP melakukan deklarasi dalam negeri maka tarif tebusan yang digunakan sesuai dengan ketentuan UU Amnesti Pajak yakni 2%, 3% atau 5% tergantung periode penyampaian Surat Pernyataan. Namun, apabila sebelum 3 tahun WP mengalihkan harta tersebut ke luar negeri maka atas seluruh Harta bersih tambahan yang tercantum dalam Surat Keterangan diperlakukan sebagai penghasilan Tahun Pajak 2016 dan dikenai pajak berserta sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
9.	Apakah atas Harta tambahan yang telah mendapat Amnesti Pajak dapat disusutkan sesuai ketentuan UU PPh? Jawaban: Sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak: Atas harta tambahan, yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan yang berupa aktiva· tidak berwujud. tidak dapat diamortisasi untuk tujuan perpajakan. Atas harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan yang berupa aktiva· berwujud, tidak dapat disusutkan untuk tujuan perpajakan
10.	Bagaimana dalam hal Harta tambahan yang tidak disusutkan sesuai UU Pengampunan Pajak tersebut tersebut dialihkan atau dijual? Jawaban: Ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UU Pengampunan Pajak di atas tidak berlaku bagi harta baru yang diperoleh oleh Wajib Pajak. No Uraian
11.	Wajib Pajak telah memiliki NPWP di Tahun 2013 namun baru pertama kali menyampaikan SPT PPh Tahun 2015 pada 1 Agustus 2016 dengan tidak mengikuti ketentuan pada Pasal 18 PMK Nomor 118/PMK.03/2016 karena WP tidak berniat mengikuti Amnesti Pajak. Pada 1 November 2016, WP mengikuti program Amnesti Pajak. Bagaimana perlakuan SPT PPh Tahun 2015 tersebut? Jawaban: Atas SPT PPh yang telah disampaikan tersebut tetap diterima sebagai SPT PPh Terakhir, namun pengisian Surat Pernyataan Harta sesuai ketentuan dalam Pasal 18 PMK Nomor 118/PMK.03/2016. Dengan demikian atas Harta yang dimiliki selain yang berasal dari penghasilan pada Tahun Pajak 2015, harus diungkapkan sebagai Harta tambahan dalam Surat Pernyataan
12.	Bagaimana pencatatan masa pajak dan tahun pajak untuk pengisian SSP Uang Tebusan? Jawaban: Masa Pajak dan Tahun Pajak diisi sesuai dengan Masa dan Tahun Pajak pembayaran Uang Tebusan
13.	Bagaimana perlakuan pengakuan harta yang dimiliki/dikuasai oleh Wajib Pajak melalui SPV? Jawaban: Wajib Pajak dapat membuat neraca konsolidasi untuk seluruh SPV yang didirikan/dimiliki/dideklarasi/dan atau dikendalikanya baik yang berada di dalam maupun di luar NKRI, sebagai pendukung dari rincian Harta dan/atau Utang, sehingga tercermin kondisi neraca keuangan keseluruhan dari Wajib Pajak. Harta Tambahan sebagai Objek Pengampunan Pajak adalah Harta yang belum pernah atau belum seluruhnya dilaporkan oleh Wajib Pajak sebagai entitas pengendali atau SPV yang berada di Indonesia yang berkewajiban menyampaikan SPT Tahunan.
14.	Dalam hal Wajib Pajak sudah menyampaikan Surat Pernyataan dengan menyertakan neraca konsolidasi, namun belum menyampaikan keseuluruhan harta yang dimiliki melalui SPV, bagaiaman perlakukannya? Jawaban: WP dapat menyampaikan Surat Pernyataan kedua dengan turut menyertakan neraca konsolidasi yang sudah disempurnakan, sebagai pendukung rincian Harta dan/Utang yang belum atau belum seluruhnya diungkapkan
15.	Bagaimana perlakuan atas Harta tambahan yang menjadi dasar Uang tebusan. Dapatkah harta tambahan dikonsumsi? Jawaban: No Uraian a. Atas harta yang direpatriasi, Wajib Pajak harus mengalihkan Harta ke dalam Indonesia dan menginvestasikan Harta dimaksud di Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun. b. Atas harta yang dilaporkan dalam deklarasi dalam negeri, Wajib Pajak tidak dapat menginvestasikan harta tersebut di luar negeri paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan namun dapat dipergunakan di dalam negeri. c. Atas harta yang di deklarasi di luar negeri, dapat dikonsumsi baik di dalam maupun diluar negeri.
16.	Apakah pensiunan yang melakukan kegiatan usaha yang peredaran usahanya dibawah 4,8 miliar dapat menggunakan tarif Pasal 4 (3) UU Pengampunan Pajak (tarif UMKM)? Jawaban: Penghasilan dari pensiunan merupakan penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja. Dengan demikian, Wajib Pajak dapat mengikuti program Pengampunan Pajak, dan menggunakan tarif Pasal 4 ayat (1) atau ayat (2) UU Pengampunan Pajak (tarif biasa).
17.	Dokter mendapat penghasilan dari berbagai tempat yang sudah dipotong PPh oleh pemberi penghasilan, dan atas potongan penghasilan tersebut belum dilaporkan dalam SPTnya. Bagaimana perlakuan Pengampunan Pajaknya? Jawaban: Sepanjang terdapat harta yang diperoleh dari penghasilan tersebut belum dilaporkan dalam SPT PPh Tahunan terakhir, maka harta tersebut merupakan objek Pengampunan Pajak. Tarif yang digunakan menggunakan tarif Pasal 4 ayat (1) atau ayat (2) UU Pengampunan Pajak.
18.	Wajib Pajak memiliki deposito yang penghasilan bunganya sudah dipotong final namun belum dilapor pada SPT PPh Tahunan. Apakah atas deposito tersebut merupakan objek Amnesti Pajak? Jawaban: Sepanjang deposito tersebut (termasuk bunga yang diterima Wajib Pajak) belum dilapor dalam SPT sampai dengan PPh Tahunan Tahun pajak terakhir, maka deposito merupakan objek Pengampunan Pajak.
19.	Bagaimana perlakuan objek Amnesti Pajak yaitu harta berupa peralatan elektronik, misalnya: televisi, kulkas serta peralatan rumah tangga lainnya seperti mesin jahit. Apakah perlu dilaporkan? dan berapa nilainya? Jawaban: Semua harta yang belum atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Terakhir merupakan objek Amnesti Pajak (Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pengampunan Pajak). Wajib Pajak dapat menyampaikan Harta tersebut dalam kategori peralatan rumah tangga, peralatan elektronik, furnitur, dsb secara kumulatif (mengacu pada kode harta dalam pedoman teknis pengisian dokumen). Adapun penilaian nilai wajarnya ditentukan secara self-assesment oleh Wajib Pajak. No Uraian
20.	Apakah Wajib Pajak dapat menggunakan Harta Tambahan dalam skema repatriasi / deklarasi luar negeri / deklarasi dalam negeri untuk keperluan pembayaran Uang Tebusan? Jawaban: Dalam hal Wajib Pajak melakukan repatriasi, pembayaran uang tebusan tidak boleh berasal· dari harta repatriasi. Hal ini terkait kewajiban Wajib Pajak untuk melakukan investasi di dalam negeri selama tiga tahun yang mekanismenya menggunakan gateway khusus. Dalam hal Wajib Pajak melakukan deklarasi harta luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam· negeri, Harta Tambahan tersebut dapat digunakan untuk keperluan Wajib Pajak, baik konsumsi maupun investasi. Dengan demikian, Wajib Pajak dapat menggunakan harta deklarasi luar negeri tersebut untuk membayar uang tebusan. Dalam hal Wajib Pajak melakukan deklarasi dalam negeri, Wajib Pajak dapat menggunakan· Harta Tambahan tersebut, sepanjang tidak untuk keperluan investasi di luar negeri. Hal ini karena Wajib Pajak tidak boleh mengalihkan harta tersebut ke luar negeri. Dengan demikian, Wajib Pajak dapat menggunakan harta deklarasi dalam negeri tersebut untuk pembayaran uang tebusan.

Demikian, beberapa ulasan tanya jawab diharapkan mampu membantu proses sosialisasi pemberlakuan kebijakan Tax Amnesty. Semoga bermanfaat.

12:39 AM
0 Comments

Sekilas Tentang Pengertian Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak

Bank

Ramainya perbincangan di tengah masyarakat mengenai kebijakan pemerintah tentang Tax Amnesty akhir akhir ini, mendorong rasa ingin tahu masyarakat atas penerapan kebijakan pemerintah itu. Istilah "tax amnesty" atau pengampunan pajak menjadi topik pembicaraan hampir di semua media. Sebenarnya kebijakan ini bukan seruan pengampunan pajak yang pertama. Sejak 1964 sudah tercatat empat kali tax amnesty ini didengungkan pemerintah.

1964, Kebijakan tax amnesty dilaksanakan pemerintahan Soekarno untuk mencari dana guna menutupi dana revolusi. Namun langkah ini gagal karena pada 1965 terjadi G30S

1984, Kebijakan tax amnesty dilakukan oleh pemerintahan Soeharto. Dalam program ini,tax amnesty dilaksanakan melalui perubahan, yakni dari penilaian pajak oleh otoritas perpajakan (official assessment) menjadi penilaian oleh wajib pajak sendiri(self assessment).

2008, Pada tahun ini, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono melaksanakan program sunset policy, atau bisa disebut sebagai tax amnesty skala kecil.

2016, Tax Amnesty

Pengertian Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak. Apa itu Amnesty Pajak?

Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Target Kebijakan ini berlaku untuk semua WNI terutama yang memiliki harta namun tidak membayar pajak sesuai dengan jumlah harta yang dimilikinya, baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Mereka bisa terbebas dari segala tuntutan perpajakan sepanjang mau mengungkap harta yang disembunyikan dan membayar tebusan.

Kapan Berlakunya?

Amnesti Pajak berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017, dan terbagi kedalam 3 (tiga) periode, yaitu:

Periode I: Dari tanggal diundangkan s.d 30 September 2016
Periode II: Dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016
Periode III: Dari tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017

Pihak - pihak yang dapat memanfaatkan Amnesty Pajak?

Yang dapat memanfaatkan kebijakan amnesti pajak adalah:

Wajib Pajak Orang Pribadi
Wajib Pajak Badan
Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengan (UMKM)
Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak

Penanda tangan di Surat Pernyataan:

Wajib Pajak orang pribadi;
pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak badan; atau
penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b berhalangan.

Persyaratan Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan Amnesti Pajak

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
membayar Uang Tebusan;
melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;
menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
mencabut permohonan:

pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;
pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
keberatan;
pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
banding;
gugatan; dan/atau
peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

Fasilitas Amnesti Pajak yang akan didapat oleh Wajib Pajak yang mengikuti program Amnesti Pajak antara lain:

penghapusan pajak yang seharusnya terutang (PPh dan PPN dan/atau PPn BM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya;
penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan;
tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; dan
Penghapusan PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham

Konsekuensi

Harta yang direpatriasi wajib dinvestasikan ke dalam negeri selama 3 tahun sejak dialihkan dalam bentuk:

surat berharga Negara Republik Indonesia;
obligasi Badan Usaha Milik Negara;
obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah;
investasi keuangan pada Bank Persepsi;
obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;
investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau
bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11:30 PM
0 Comments

HAK TANGGUNGAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR

Bank

Gan, masih ingat dengan pembahasan kita sebelumnya mengenai Objek Jaminan Kredit & Perjanjian Penjaminan Kredit? Pada edisi tersebut sempat kita singgung pembahasan mengenai Hak Tanggungan, meliputi pengertian, dasar hukum dan cirri-ciri hak tanggungan, objek, pendaftaran hak tanggungan, dll. Masih ada ulasan mengenai Hak Tanggungan yang belum sempat kita ulas sebelumnya.

Yuk mari kita ulas bersama.

EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan tiga cara:

1. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang undang Hak Tanggungan. Hak ini merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan.

Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan, bahwa apabila Debitur cedera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual objek Hak Tanggungan melalui Pelelangan Umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan itu dari kreditur-kreditur yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.

2. Eksekusi atas title eksekutorial yang terdapat pada sertifikat Hak Tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Undang undang Hak Tanggungan. Irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang dicantumkan pada Sertifikat Hak Tanggungan dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan, sehingga apabila Debitur cedera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap, melalui tata cara yang telah ditentukan.

3. Eksekusi dibawah tangan, yaitu penjualan objek Hak Tanggungan yang dilakukan oleh pemberi Hak Tanggungan, berdasarkan kesepakatan dengan pemegang Hak Tanggungan, jika dengan cara ini akan diperoleh harga yang tertinggi.

Perlindungan Hukum bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan

Undang undang Hak Tanggungan (UUHT) memberikan perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan jaminan Hak Tanggungan apabila Debitur wanprestasi. Dalam suatu perjanjian kredit yang dilakukan antara pihak kreditur dan debitur, tidak menutup resiko adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur, sehingga diperlukan jaminan kebendaan guna menjamin pelunasan piutang debitur. Jaminan yang paling banyak digunakan umumnyaadalah Hak atas tanah.

UUHT memberikan perlindungan hukum khususnya bagi pemegang Hak Tanggungan apabila dikemudian hari debitur tidak memenuhi kewajibannya, dan perlindungan hukum yang diberikan menurut kekuatan Undang undang ini adalah:

1. Pasal 1 angka 1: Memberikan kedudukan yang diutamakan atau didahulukan kepada pemegang Hak Tanggungan atau Kreditur lainnya (droit de preference). Hak hak Kreditur yang didahulukan ini merupakan salah satu wujud perlindungan hukum yang diberikan bagi pihak kreditur apabila terjadi wanprestasi dari debitur, khususnya dalam pengambilan pelunasan piutangnya.

2. Pasal 6, Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3), serta Pasal 20 ayat (2) dan (3) tentang Eksekusi Hak Tanggungan. Salah satu cirri Hak Tanggungan sebagai lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat, yaitu mudah dan pasti dalam pelaksanaannya. Eksekusi atas objek Hak Tanggungan ini juga merupakan perlindungan hukum bagi kreditur khusunya apabila terjadi wanprestasi debitur. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan eksekusi dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

a. Pasal 6 UUHT: Parate Executie atau Lelang atas kekuasaan sendiri tanpa melalui Pengadilan.

b. Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) UUHT: Eksekusi atau Lelang dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri setempat, berdasarkan irah-irah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan yang mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang sama dengan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap.

c. Pasal 20 ayat (2) dan (3) UUHT: Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima Hak Tanggungan dengan maksud agar diperoleh harga penjualan terbaik bagi kedua belah pihak.

3. Pasal 11 ayat (2) UUHT tentang janji-janji yang wajib dicantumkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. Tidak semua janji yang memberikan perlindungan kepada Kreditur. Dalam hal ini terdapat dua macam janji dalam ketentuan Pasal 11 ini, yaitu:

a. Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggunga (debitur)

b. Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan (kreditur)

4. Pasal 7 UUHT: As adroit de suite (Hak Tanggungan selalu mengikuti objek yang dijaminkan dalam tangan siapapun objek itu berada). Asas ini merupakan jaminan khusus bagi kepentingan pemegang Hak Tanggungan, yaitu walaupun objek Hak Tanggungan sudah berpindah dan menjadi milik pihak lain, Kreditur masih tetap dapat menggunakan haknya melalui eksekusi apabila debitur cedera janji.

Sumber Referensi:

Undang-undangNo 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
Artikel terkait dengan Jaminan Hak Tanggungan

Demikian ulasan sekilas mengenai pembahasan Hak Tanggungan, semoga bermanfaat.

11:47 PM
0 Comments

Undang Undang Jaminan Fidusia No 42 Tahun 1999

Bank

Pemberian kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh pihak perbankan dengan objek jaminan hutang masih tergolong barang bergerak, tetapi pihak debitor enggan menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut kepada kreditor, sementara pihak kreditor tidak mempunyai kepentingan, bahkan kerepotan jika barang tersebut diserahkan kepadanya. Karena itulah dibutuhkan adanya satu bentuk jaminan hutang yang objeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut kepada pihak kreditur.

Dalam praktek untuk menjaminkan barang bergerak, tetapi tanpa penyerahan barang secara fisik. Untuk maksud tersebut tidak dapat digunakan lembaga gadai (yang mensyaratkan penyerahan benda) dan juga dapat digunakan hipotek yang hanya diperuntukkan terhadap barang tidak bergerak saja. Karena itu dicarikanlah jalan untuk dapat menjaminkan barang bergerak tanpa penyerahan fisik barang tersebut akhirnya muncul rekayasa untuk memenuhi kepentingan praktek seperti itu dengan jalan pemberian jaminan Fidusia yang akhirnya diterima dalam praktek dan diakui oleh yurisprudensi dan diundangkan pada tahun 1999.

Jaminan Kredit Kendaraan Bermotor

Dalam dunia perbankan Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia ini memberikan kedudukan yang diutamakan privilege kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Dalam undang-undang No. 42 Tahun 1999 tersebut dijelaskan mengenai beberapa pengertian:

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

3. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.

4. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

5. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.

6. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen.

7. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang

Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai fidusia. Perlu Anda ketahui bahwa perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian accessoir. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Fidusia”). Perjanjian accessoir berarti bahwa lahir dan hapusnya perjanjian jaminan fidusia bergantung pada perjanjian pokoknya (perjanjian utang piutang atau perjanjian pembiayaan).

Pasal 4 UU Fidusia:

“Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.”

Jaminan fidusia wajib didaftarkan (Pasal 11 UU Fidusia). Dengan didaftarkannya jaminan fidusia tersebut, Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada penerima jaminan fidusia (Pasal 14 ayat [1] UU Fidusia). Jaminan fidusia ini lahir setelah dilakukan pendaftaran (Pasal 14 ayat [3] UU Fidusia).

Hal ini juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia (“Permenkeu No. 130/2012”), bahwa perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.

Lebih lanjut, dalam Pasal 3 Permenkeu No. 130/2012 dikatakan bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.

Jika perusahaan pembiayaan tersebut tidak mendaftarkan perjanjian jaminan fidusia, maka perusahaan pembiayaan tersebut tidak dilindungi hak-haknya oleh UU Fidusia. Ini berarti perusahaan pembiayaan tersebut tidak memiliki hak untuk didahulukan daripada kreditur-kreditur lain untuk mendapatkan pelunasan utang debitur dari benda yang dijadikan jaminan fidusia tersebut (Pasal 27 UU Fidusia).

Dalam hal perusahaan memberikan pembiayaan kendaraan bermotor dengan pembayaran secara angsuran yang diatur dalam perjanjian pokok kredit, dan perjanjian jaminan berupa fidusia yang merupakan perjanjian accessoir. Maka, meskipun jaminan fidusianya belum lahir karena tidak didaftarkan, akan tetapi perusahaan pembiayaan tetap dapat melakukan penagihan kepada Debitur atas pelunasan utang berdasarkan perjanjian pokoknya (perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor tersebut).

Lebih jelas mengenai UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999

TENTANG JAMINAN FIDUSIA dapat diunduh disini.

11:58 PM
0 Comments

Objek Jaminan Kredit & Perjanjian Penjaminan Kredit

Bank

Pada kesempatan kali ini kta akan bahas mengenai objek yang dapat digunakan sebagai Jaminan Kredit di bank. Dimana bank dalam memberikan kredit harus melakukannya berdasarkan analisis pemberian kredit yang memadai, agar kredit yang diberikan oleh bank tidak menjadi kredit macet. Bila kredit-kredit yang diberikan oleh suatu bank banyak mengalami kemacetan, sudah pasti akan melumpuhkan kemampuan bank dalam melaksanakan kewajibannya terhadap para penyimpan dananya.

Kemampuan bank untuk dapat membayar kembali simpanan dan masyarakat banyak tergantung pula dari kemampuan bank untuk memperoleh pembayaran kembali kredit-kredit yang diberikan bank kepada debiturnya.

Dalam peraturan perundang-undangan, kata-kata jaminan terdapat dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata, dan dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Selain istilah jaminan, dikenal juga istilah atau kata-kata agunan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, tidak membedakan pengertian jaminan maupun agunan, yang sama-sama memiliki arti yaitu "tanggungan". Namun dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 dan UU No. 10 Tahun 1998, membedakan pengertian dua istilah tersebut. Dimana dalam UU No. 14 Tahun 1967 lebih cenderung menggunakan istilah "jaminan" dari pada agunan.

Pada dasarnya, pemakaian istilah jaminan dan agunan adalah sama. Namun, dalam praktek perbankan istilah di bedakan, yaitu :

Istilah jaminan mengandung arti sebagai kepercayaan/keyakinan dari bank atas kemampuan atau kesanggupan debitur untuk melaksanakan kewajibannya.

Sedangkan istilah agunan diartikan sebagai barang/benda yang dijadikan jaminan untuk melunasi utang nasabah debitur.

Pengertian jaminan terdapat dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 februari 1991, yaitu: "suatu keyakinan kreditur.bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan"

Secara umum objek yang dapat diterima sebagai jaminan kredit di bank adalah :

1. Tanah : SHM, Letter C, Sertifikat Sarusun, Sertifikat Hak Pakai, SHGB, Petok D, Girik

- tanah sawah produktif

- tanah kosong

- tanah kebun produktif

2. Tanah & Bangunan : SHM, Letter C, Sertifikat Sarusun, Sertifikat Hak Pakai, Petok D, HPTU/SIPTU

- rumah tinggal

- ruko

- apartemen

- toko

- pabrik

3. Kendaraan Bermotor (Roda Dua & Roda Empat) : BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor)

- Mobil

- Sepeda Motor

4. KIOS/Los/Lapak : SHPTU, Surat Ijin Penggunaan KIOS atau Dokumen Kepemilikan KIOS Lainnya

5. Deposito : Bilyet Deposito

JENIS PERJANJIAN DALAM KREDIT (Perjanjian Penjaminan – Hak Tanggungan)

Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan atas tanah, berikut atau tidak, setiap benda yang merupakan bagian dari kesatuannya, untuk pelunasan suatu hutang tertentu dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain.

Dasar Hukum : Undang-Undang No. 4 Tahun 1996

Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) adalah pengganti ketentuan mengenai hipotik yang diatur dalam KUHPerdata, khusus mengenai tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

Hak Tanggungan dapat meliputi bangunan, tanaman dan hasil karya, (misalnya candi, patung, gapura relief) yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang bersangkutan.

Obyek Hak Tanggungan adalah tanah dengan dasar :

Ø Hak Milik, kecuali Hak Milik yang telah diwakafkan.

Ø Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HM Sarusun).

Ø Hak Guna Bangunan baik Hak Guna Bangunan di atas tanah Negara ataupun di atas tanah Hak Pengelolaan.

Ø Hak Pakai yang telah didaftarkan ke BPN.

Pembebanan Hak Tanggungan dilakukan dengan cara pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) oleh PPAT.

Hak yang didapat oleh pemegang Hak Tanggungan adalah :

1. Hak Preferen;

2. Hak Eksekutorial.

Ciri-ciri Hak Tanggungan adalah :

• Memberikan hak preference kepada kreditur pemegang HT.

• HT mengikuti obyeknya dalam tangan siapa obyek itu berada

(droit de suit).

• HT tidak dapat dibagi-bagi.

Hal-hal yang WAJIB diperhatikan dalam proses pembuatan HT :

Ø Sertifikat telah dilakukan pengecekan ke BPN dengan hasil positif / clear.

Ø APHT wajib menunjuk pada PK yang dijamin (nomor dan tanggal PK harus sama) termasuk jika sudah pernah dilakukan Addendum maka APHT wajib menunjuk seluruh PK dan Addendum PK.

Ø Nilai HT yang dipasang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 125% dari plafon. Jika terdapat fasilitas existing maka yang diperhitungkan dalam nilai HT adalah outstandingnya. Jika digabung dengan jaminan lain (non fixed asset) maka nilai HT yang dipasang adalah maksimal nilai market jaminan.

Ø Periksa domisili hukum telah sesuai dengan Pengadilan Negeri di tempat jaminan berada.

Ø Pada bagian objek jaminan harus sesuai dengan Sertfifikat Tanah, yaitu:

- Jenis hak atas tanah;

- Nomor dan tanggal dikeluarkannya sertifikat;

- Luas tanah;

- Nomor dan tanggal Gambar Situasi/ Surat Ukur;

- Nama pemilik tanah.

Ø Penandatanganan APHT dilakukan oleh para pihak yang berwenang yaitu pejabat Bank yang berwenang dan pemilik jaminan yang namanya tercantum pada dokumen jaminan (dengan persetujuan pasangan jika sudah menikah).

Ø Pembubuhan tanda tangan para pihak sesuai dengan bukti identitas para pihak.

Ø Khusus untuk SKMHT, perhatikan tanggal jatuh tempo SKMHT sesuai ketentuan, yaitu 1 (satu) bulan untuk hak atas yang terdaftar di BPN atau 3 (tiga) bulan untuk hak atas tanah yang belum terdaftar.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Dasar Hukum : Undang-Undang No. 42 Tahun 1999

Undang-Undang Fidusia adalah pengganti ketentuan mengenai Fiduciare Eigendom Overdracht (FEO) yang diatur dalam KUHPerdata, khusus mengenai benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud.

Pembebanan Jaminan Fidusia dilakukan dengan cara pembuatan Akta Notariil dalam bahasa Indonesia (Disebut Akta Jaminan Fidusia).

Obyek Fidusia adalah :

Ø Benda bergerak yang berwujud;

Ø Benda bergerak yang tidak berwujud;

Ø Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan.

Hak yang didapat oleh penerima Hak Fidusia adalah :

1. Sebagai pemilik obyek Fidusia;

2. Hak Preferen;

3. Hak Eksekutorial.

Hal-hal yang WAJIB diperhatikan dalam proses pembuatan Fidusia :

Ø Periksa Perjanjian Fidusia harus menunjuk Perjanjian Kredit yang dijamin.

Ø Periksa para pihak yang menandatangani fidusia adalah pihak yang berwenang yaitu pejabat Bank yang berwenang dan pemilik jaminan (dengan persetujuan pasangan jika menikah).

Ø Periksa rincian mengenai Objek Jaminan harus lengkap dan jelas sesuai data jaminan.

Ø Nilai penjaminan sesuai ketentuan yaitu sebesar 125% dari Plafon.

Ø Domisili hukum adalah Pengadilan Negeri di tempat pemilik barang/ benda fidusia berada.

Ø Pembubuhan tanda tangan para pihak sesuai dengan bukti identitas para pihak.

Cessie merupakan penyerahan suatu hak atas benda tak berwujud dimana hak atas benda si pemberi cessie beralih/dialihkan kepada penerima cessie. Secara yuridis Cessie bukan merupakan pengikatan/lembaga jaminan, melainkan sebagai instrumen pelengkap dari suatu pengalihan hak.

Dasar Hukum : Pasal 613 KUH Perdata

Ciri-ciri Cessie :

1. Kekuasaan untuk menagih yang diserahkan Pemberi Cessie kepada Penerima Cessie.

2. Hanya dapat di cessie kan dengan satu akta cessie.

Obyek Cessie : Hak Tagih, Hak Sewa, Hak Cipta.

Proses Pembuatan Cessie :

Ø Penanda-tanganan akta cessie ;

Ø Penyerahan daftar / bukti pemilikan piutang dagang dan hak sewa atas kios.

Cessie baru berlaku jika pihak yang memiliki kewajiban (pelanggan atau debitur pemberi cessie) :

• Diberitahukan secara resmi;

• Menerima penyerahan secara tertulis;

• Mengakui secara tertulis penyerahan piutang.

Hak Penerima Cessie : Mengambil pelunasan hutang dari hasil pengalihan hak tersebut.

Perlu diketahui bahwa substansi dari cessie adalah media untuk pemindahan dan penyerahan hak dan bukan merupakan lembaga jaminan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya terdapat kelemahan karena tetap bukan pengikatan agunan/jaminan sehingga cessie :

Ø Tidak memberikan preferensi (karena cessie tersebut dibuat tanpa didasari akta pengikatan agunan/jaminan yang memberikan preferansi, sehingga kedudukannya terhadap pihak ketiga masih bersifat konkuren).

Secara yuridis setiap saat dapat diletakkan sita oleh pihak ketiga.

Hak Sewa Kios merupakan hak menikmati suatu barang bukan barang itu sendiri, atau dengan kata lain Hak Sewa Kios bukan merupakan hak kebendaan (Zakenrechtelijke) tapi merupakan persoonrechtelijke (Pasal 1548 KUHPerdata).

Hal-hal yang WAJIB diperhatikan dalam proses pembuatan Cessie :

Ø Periksa Perjanjian Cessie harus merujuk Perjanjian Kredit yang dijamin.

Ø Periksa para pihak yang menandatangani Cessie adalah pihak yang berwenang yaitu pejabat Bank yang berwenang dan pemilik jaminan (dengan persetujuan pasangan jika menikah).

Ø Pencantuman Objek Cessie harus lengkap.

Ø Domisili hukum adalah Pengadilan Negeri di tempat kios berada.

Ø Pembubuhan tanda tangan para pihak sesuai dengan bukti identitas para pihak.

Surat Kuasa Menjual/ Mengalihkan Hak Atas Jaminan merupakan pemberian kuasa dari pemilik barang yang dijaminkan kepada pihak kreditur untuk melakukan perbuatan hukum mengalihkan barang yang dijaminkan untuk kepentingan pelunasan kredit pemberi kuasa/ pihak yang ditanggung hutangnya oleh pemberi kuas.

Dasar Hukum Pemberian Kuasa : Pasal 1792-1813 KUH Perdata

Jenis-Jenis Kuasa :

1. Kuasa Umum

2. Kuasa Khusus

3. Kuasa Substitusi ( tidak dilihat dari segi sifat dan kepentingannya)

4. SKMHJ termasuk dalam kuasa khusus karena menyebutkan pembatasan pada perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan.

Berakhirnya Pemberi Kuasa :

1. Adanya penghentian atas kuasa tersebut

• Ditarik atau dicabut oleh Pemberi Kuasa

• Dikembalikan kuasanya oleh Penerima Kuasa

2. Meninggalnya salah satu pihak

Hal-hal yang WAJIB diperhatikan dalam proses pembuatan SKMHJ :

Ø Pastikan data para pihak yang menandatangani sesuai dengan bukti identitas dan memiliki kewenangan adalah pejabat Bank dan pemilik jaminan yang namanya tercantum pada dokumen jaminan (dengan persetujuan pasangan jika menikah).

Ø Surat Kuasa Menjual/ Mengalihkan Hak Atas Jaminan merujuk Perjanjian Kredit yang dijamin.

Ø Periksa rincian lengkap objek jaminan sesuai data yang tercantum pada dokumen jaminan.

Ø Pencantuman domisili hukum telah lengkap dan benar sesuai ketentuan yang berlaku yaitu di Pengadilan dimana jaminan tanah/ tanah & bangunan berada atau dimana pemilik jaminan kendaraan.

Akibat Hukum Pengikatan Jaminan

Jenis Pengikatan	Akibat Hukum
Hak Tanggungan (APHT-SHT)	Memberikan Hak preferen kepada Bank / Penerima Hak Tanggungan. Proses eksekusi melalui lelang HT atau lelang sukarela.
Cessie Kios	Tidak memberikan hak preferen kepada Bank. Dapat langsung dipindahtangankan dengan persetujuan dari Dinas Pasar / kepala Pasar
Fidusia	Apabila sudah didaftarkan ke lembaga Fidusia, akan memberikan hak preferen kepada Bank / Penerima Fidusia
Gadai	Barang sudah digadaikan sehingga dpt langsung dieksekusi
Surat Kuasa Menjual / Mengalihkan Hak	Tidak memiliki kekuatan eksekutorial

Untuk mengetahui update informasi terbaru mengenai utang piutang dan serba serbi bisnis, Anda dapat mengunjungi kembali Blog https://fibrint.blogspot.co.id/

3:03 PM
0 Comments

Pages

Fibrianto.com

Konsultasi Pajak, Tanya Jawab Tentang Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak

Sekilas Tentang Pengertian Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak

HAK TANGGUNGAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR

Undang Undang Jaminan Fidusia No 42 Tahun 1999

Objek Jaminan Kredit & Perjanjian Penjaminan Kredit

Follow Us

Labels

Blog Archive

Popular Posts

Contact Me