Fibrianto.com

Bulan lalu, beberapa rekan kerja saya resign. Mereka memilih mengajukan resign dibandingkan sekedar menunggu kabar seiring desas desus kabar akan adanya rencana program pensiun dini dari perusahaan. Mereka yang bukan sekedar rekan profesional kerja, tapi juga teman ngopi bareng bahkan sahabat dalam aktivitas keseharian saya.

Saya dan mereka semua  yang berlatar belakang pekerjaan di dunia perbankan dengan profesionalisme kerja, integritas, kebiasaan ritme kerja cepat dalam menjalankan bisnis perbankan juga tak lupa akan penerapan manajemen resiko perusahaan. Saat ini mereka menjalani aktivitas dalam lingkungan kerja baru di perusahaan Start up, 2 orang kawan tetap memilih dengan jalur pekerjaan yang sama di dunia perbankan, 1 kawan pindah ke online travel agent mengikuti tumbuh kembangnya dunia wisata domestik maupun mancanegara.

Merasa kehilangan, pasti. Dan pertanyaan kawan yang masih terngiang adalah: "Situ kapan nyusul Bro..?".

Menurut statistik, 80% beranggapan bahwa waktu ideal bekerja di satu perusahaan adalah maksimal 3 tahun. Dan itu berarti kami bisa berganti pekerjaan hingga 15-17 kali dengan 5 bidang karier yang berbeda. Bahkan 55% generasi ini ingin membuka perusahaannya sendiri.

Sejak lulus kuliah pada 2015, hingga saat ini saya sudah pindah 3 perusahaan. Jadi mengajukan surat pengunduran diri bukanlah sesuatu yang asing. Rata-rata jam kerja pegawai kantoran adalah 8 hingga 9 jam. Artinya, setiap hari, saya menghabiskan sepertiga hidup saya di kantor. Sia-sia sekali rasanya jika waktu sebanyak ini dihabiskan dengan mengeluh dan stres yang membuat hidup tak bahagia.

Mungkin sudah saatnya Saya mengundurkan diri dan pindah kerja ke perusahaan lain, atau bahkan jadi pengusaha? Tapi berdasarkan pengalaman pribadi, ada tiga syarat dimana kita wajib mengajukan surat cinta ini:

Mengalami stagnansi

Masih melakukan pekerjaan yang persis sama seperti 2 tahun lalu? Maka ada dua kemungkinan. Pertama, Anda semakin ahli (specialist expert) atau kemungkinan kedua: Anda ga kemana-mana lagi (stagnant). Bagaimana membedakannya? Sederhana.

Cukup ajukan pertanyaan kepada diri sendiri: “Apakah saya belajar hal baru? Apakah saya bertemu orang baru? Apakah saya memberikan kontribusi baru?”. Jika jawabannya tidak, maka selamat bertemu dengan makhluk setengah dementor bernama stagnansi. Ia akan menyeret korbannya ke zona nyaman dan perlahan-lahan menyedot perkembangan hidup si korban.

Tidak ada inspirasi

Ketika Anda bangun pagi dan berdoa ada hujan deras agar tidak perlu ke kantor hari ini, maka itu adalah tanda tiadanya inspirasi. Saat Anda merasa bosan dan berharap segera pulang, maka itu adalah pertanda gairah yang hilang. Saat pekerjaan menjadi tuntutan kewajiban, maka setiap tanggung jawab terasa seperti beban.

Pekerjaan yang baik harus membuat Anda bersemangat bangun pagi, tertawa saat sibuk di siang hari, dan tersenyum ketika pulang di malam hari. Jika Anda tidak bahagia, berarti ada yang salah dengan pekerjaan Anda, atau cara Anda memaknai pekerjaan itu.

Mengejar mimpi

Mark Zuckerberg mengembangkan Fecebook saat belum genap 20 tahun, Henry Ford memulai Ford Motor di usia 39, Colonel Sanders membuka gerai KFC pertama di umur 65. Intinya: orang akan mengingat karya Anda, bukan usia Anda. Tidak ada kata terlambat untuk melakukan perubahan yang membawa kebaikan.

Ketika Anda sadar jika Tuhan menciptakan Anda bukan untuk melakukan pekerjaan ini dan memiliki “panggilan” untuk melakukan sesuatu yang lain, maka waktunya mengikuti panggilan itu. Jangan membunuh suara hati kecil Anda.

Posisi versus Kontribusi

Bagaimana jika tujuan pindah kerja untuk mencari penghidupan (gaji) yang lebih baik? Tentu itu wajar dan manusiawi. Tapi anehnya, hampir semua orang hebat (entrepreneur, direktur, pejabat publik) yang saya temui dan baca biografinya tidak meletakkan bayaran sebagai motivasi utama. Mengutip Kiyosaki:

“Hanya kelas menengah yang bekerja demi gaji”.

Bahkan seorang kawan dengan celoteh singkatnya menyampaikan:

"Bekerja itu bukan tentang uang.."

"Bekerja itu adalah eksistensi, sebuah cara untuk memaksimalkan kemampuan diri. Uang itu hanya dampak, bukan tujuan..."

 "Jika kita bekerja hanya supaya mendapat uang, maka kita akan terjebak di ruang2 

sempit yang kita benci, rutinitas yang akan mengurung diri. Hasilnya, kita akan selalu mengeluh, terpenjara oleh perasaan ketidak-mampuan untuk merdeka. Mudah patah. Kita akan selalu memandang orang lain lebih tinggi dan kita adalah orang yang patut 

dikasihani..."

"Bekerja itu adalah kenikmatan. Pada tingkat pemahaman yang lebih tinggi, bekerja itu adalah ibadah. Harus ada jiwa di dalamnya, sesuatu yang kita selalu tunggu untuk memulainya dan membuat diri ini senang. Waktu menjadi tidak terasa ketika melewatinya. Jika kesenangan yang terus kita bawa, maka masalah itu tidak pernah ada, yang tampak hanyalah solusi.."

"Bebaskan dirimu, hidup hanya sekali. Mulailah sesuatu yang menyenangkan dan bergeraklah keluar bertemu dengan banyak orang yang akan membangun pola pikirmu menjadi lebih luas. Pada tingkat yang lebih tinggi, kitalah yang harus menjadi inspirasi. Jangan sibuk mengagumi apa yg dilakukan orang tapi lupa akan diri sendiri.."

"Bekerja itu bukan tentang uang. Bekerja itu mencari nilai di dalam diri, bukan berapa angka yang harus kita raih.."

Oleh karena itulah, juga demi menghindari pajak, CEO perusahaan besar seperti Steve Jobs (Apple), Sergey Brin (Google), atau Lee Iacocca (Chrysler) hanya ‘digaji’ 1 dollar USD. (Tentu mereka mendapat benefit package lain senilai jutaan dollar yang dikenai pajak lebih kecil).

Bagi orang-orang keren ini, bayaran tak perlu dipikirkan. Hal itu pasti naik mengikuti pertumbuhan kualitas diri. Mereka tidak berkata : “Apa yang saya dapatkan?”, tapi justru malah bertanya: “Apa yang bisa saya berikan?”.

Mereka tahu perbedaan antara posisi dan kontribusi. Posisi itu alat. Kontribusi itu nilai. Orang kebanyakan lebih mementingkan posisi daripada kontribusi. Sedangkan mereka tahu jika kontribusi lebih penting daripada posisi. Kontribusi memberikan Anda posisi. Posisi mewajibkan Anda untuk berkontribusi. Kita tak perlu menunggu memiliki posisi, untuk menyumbangkan kontribusi.

"Bekerja itu bukan tentang uang. Bekerja itu mencari nilai di dalam diri, bukan berapa angka yang harus kita raih.."

Dan yang pasti niatkan diri kita untuk bekerja juga sebagai ibadah.

Seiring dengan semakin meningkatnya nilai ekonomi tanah, menyebabkan banyaknya proses  peralihan hak yang terjadi di masyarakat, dan disarankan oleh pihak Lurah beserta stafnya untuk membuat suatu akta agar dapat memperoleh hak atas tanah pada Kantor Pertanahan.

Peralihan Hak Atas Tanah berdasarkan alat bukti berupa Girik dan atau akta sebagai Bukti Peralihan Hak yang belum didaftar. Dengan adanya suatu peralihan hak atas tanah seperti jual beli, hibah dan kewarisan ataupun akta-akta yang belum didaftarkan di Kantor Pertanahan yang sudah terjadi peralihan hak kepada orang lain dengan dasar perolehan girik ataupun yang didukung dengan Kutipan Letter C Kelurahan.

a. Peran Lurah Dalam Kaitannya Proses Peralihan Hak.

Disinilah peran serta Lurah sebagai pemegang Buku Letter C mempunyai peran yang penting yang berkaitan dengan proses peralihan hak atas tanah, disamping itu sebagai kepala wilayah dan dianggap sebagai seorang yang mengetahui kondisi dan status tanah.

Serta terhadap tanah-tanah milik adat yang terjadi peralihan hak seperti jual beli, hibah dan kewarisan ataupun akta-akta yang belum didaftarkan yang sudah terjadi peralihan hak kepada orang lain yang dasar perolehan dari girik ataupun yang tercatat pada Kutipan Letter C Kelurahan, untuk itu Lurah yang mempunyai tugas fungsi pelayanan kepada masyarakat untuk peran Lurah dalam hal ini adalah:

(a) Memberikan pelayanan dibidang pertanahaan yaitu membuat Riwayat Tanah/Surat Keterangan yang memuat asal-usul perolehan pemilik sejak tahun yang tercatat pada Kutipan Letter C Kelurahan sampai dengan perolehan yang dimiliki oleh pihak pemilik tanah, sebelum pembuatan riwayat tanah, Lurah/Kepala Desa mencocokkan Buku Kutipan Letter C dengan girik asal perolehan;

(b) Memberikan keterangan mengenai status tanah tersebut, yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa atas tanah tersebut;

(c) Membuat Surat Keterangan/Riwayat Tanah dalam akta-akta yang belum didaftarkan pada Kantor Pertanahan yang sudah terjadi peralihan hak atas tanah, dengan merinci dari asal perolehan yang lama sampai dengan perolehan yang sekarang ini dimilik oleh pemilik tanah dengan melampirkan dokumen-dokumen seperti copy girik serta akta-akta asal perolehan tersebut;

(d) Memberikan copy Kutipan Letter C  Kelurahan untuk dilegalisir oleh Lurah/Kelapa Desa kepada pihak yang akan memohon pensertipikatan hak atas tanah;

(e) Mengajukan permohonan kepada instansi pemerintah diluar wilayah mereka, atas dasar pelayanan umum, mengenai permintaan Kutipan Letter C Kelurahan;

(f) Memberikan keterangan bahwa girik  tersebut terdaftar atau sesuai dengan Kutipan Letter C Kelurahan;

(g) Meneliti dan memeriksa, apabila terjadi peralihan hak seperti jual beli, hibah dan kewarisan khususnya bidang tanah milik adat;

Setiap terjadi peralihan hak atas tanah yang berdasarkan girik, sebelum dilaksanakan atau dilangsungkan suatu jual beli, hibah atau kewarisan terlebih dahulu harus dibuatkan:

(a) Membuat Riwayat Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa;

(b) Pernyataan Tidak Dalam Sengketa;

(c) Kutipan Letter C Kelurahan yang telah dilegalisier oleh Lurah/Kepala Desa.

b. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Dalam kurun waktu 1961 hingga diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 ini telah terjadi banyak sekali kekacauan dan kesalahan-kesalahan dalampembuatan akta PPAT, bagimana pelaksanaan tugas dan PPAT tidak tertuang, mengenai kewenangan membuat akta tanah dalam daerah kerja PPAT, setiap terjadi pembuatan akta tidak dibayarkan uang balik nama lebih dahulu sebelum dibuat akta PPAT-nya ataupun tidak sesuai dengan mekanisme yang ada.

Dengan telah dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, maka telah mengarah kepada ketertiban hukum keagrariaan, apalagi PPAT sudah dianggap Pejabat Umum dan akta-aktanya adalah akta otentik.

Akta PPAT merupakan salah satu sumber data bagi pemeliharaan pendaftaran tanah, maka wajib sedemikan rupa sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahan dan pembebanan hak yang tanah milik adat yang masih dimiliki berupa girik, untuk pelayanan pembuatan akta dalam memperoleh hak atas tanah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, sebelum diajukan pendaftaran hak di Kantor Pertanahan, harus dibuatkan akta terlebih dahulu dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Adapun Persyaratan dan Prosedur Dalam Pembuatan Akta PPAT adalah sebagai berikut :

Persyaratan dalam pembuatan akta PPAT, atas perolehan girik, perolehan hak seperti jualbeli, hibah, kewarisan (akta-akta yang belum didaftarkan yang terjadi peralihan/yang dimutasikan ke girik).

a) Foto copy identitas pemilik tanah suami-istri, Kartu Keluarga (KK) dan Surat Nikah;

b) Alat bukti kepemilikantanah berupa girik, akta peralihan hak seperti jual beli, hibah dan kewarisan (akta-akta yang belum didaftarkan yang sudah terjadi peralihan).

c) Surat Keterangan Warisan yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat setempat, Penetapan Pengadilan Agama/ Pengadilan Negeri tentang Pembagian Warisan;

d) Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat;

e) Surat Keterangan/Riwayat Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat

f) Foto Copy Identitas KTP Pembeli dan Kartu Keluarga;

g) Foto Copy Identitas semua ahli waris;

h) Foto Copy Surat Kematian;

i) Foto Copy SPPT-PBB tahun berjalan serta bukti pelunasan;

j) Bukti Pembayaran Pajak SSP dan BPHTB.

Dengan persyaratan tersebut diatas, telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997, Pasal 24 ayat 1 huruf k, tentang hak-hak lama dibuktikan dengan bukti tertulis.

Adapun pelaksanaan pembuatan aktanya oleh PPAT, diatur dalam pasal 101, PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997, tentang Pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, secara garis besarnya adalah :

a) Dihadiri oleh kedua belah pihak/jika ahli waris semua harus hadir/adanya surat kuasa secara notariil, dalam melakukan perbuatan hukum;

b) Meneliti dokumen-dokumen sebagai alat bukti kepemilikan sebagaimana telah diuraikan diatas;

c) Pembacaan akta dihadapan para pihak/semua ahli waris/kuasa notariil dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sekaligus penandatangan.

d) Harus hadir 2 (dua) orang saksi untuk memberikan kesaksian, mengenai kehadiran para pihak dan keberadaan dokumen-dokumen yang ditunjukan dalam akta.

e) Mengesahkan akta sekaligus  memberikan salinan kepada pihak penghadap, dan serta mendaftarkan akta tersebut ke Kantor Pertanahan untuk memperoleh hak atas tanah.

Setelah bukti peralihan hak berupa akta itu disahkan seharusnya diajukan permohonan hak ke kantor pertanahan, tetapi kenyataannya setelah memperoleh akta itu masyarakat menganggap bahwa mereka memiliki hak atas tanah dan tidak melakukan pendaftaran ke kantor pertanahan. Hal ini dikarenakan biaya untuk pemrosesan sertipikat mahal dan membutuhkan waktu yang lama.

Saran dari penulis untuk lebih memperkuat hak atas kepemilikan tanah tersebut agar dilanjutkan dengan proses permohonan dan pendaftaran hak atas tanah ke kantor pertanahan.

Lebih jelas baca juga artikel tentang Tanah Letter C dan Hak Kepemilikan Tanah

Di Negara Indonesia pada saat ini sudah semakin maju peraturan-peraturan yang mengatur tentang pertanahan, tetapi pada kenyataannya masih ditemui masyarakat pedesaan atau bisa dikatakan masyarakat adat yang belum mengerti dengan peraturan-peraturan mengenai tanah yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Minimnya Pengetahuan Masyarakat akan arti pentingnya bukti kepemilikan hak atas tanah

Minimnya bukti kepemilikan atas tanah ini menjadi salah satu penyebab minimnya proses pendaftaran hak atas tanah. Hal lain yang menjadi penyebab adalah minimnya pula pengetahuan masyarakat akan arti pentingnya bukti kepemilikan hak atas tanah. Proses pembuatan sertipikat itu mereka harus memiliki surat-surat kelengkapan untuk tanah yang mereka miliki. Tanah yang dimiliki masyarakat pedesaan atau masyarakat adat itu dimiliki secara turun temurun dari nenek moyang mereka, surat kepemilikan tanah yang mereka miliki sangat minim sekali bahkan ada yang tidak memiliki sama sekali. Mereka menempati dan menggarap tanah tersebut sudah berpuluh-puluh tahun sehingga masyarakatpun mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik si A atau si X tanpa perlu mengetahui surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Untuk tanah yang memiliki surat minim itu biasanya berupa leter C.

Buku Letter C sebagai alat bukti perolehan hak atas tanah ini ada beberapa sarjana yang tidak menyetujui :

1) D. Bidara, dan Martin P Bidara Beliau-beliau ini menyatakan bahwa catatan dari buku desa (Letter C) tidak dapat dipakai sebagia bukti hak milik jika tidak disertai bukti-bukti lain. Kedua sarjana ini berpendapat atas dasar keputusan MA. Reg. No. 84k/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973.

2) Efendi Perangin Beliau dalam menjawab suatu pertanyaan “Apakah surat pajak (girik, petuk D, Letter C, Ipeda) dapat dianggap sebagai hak bukti atas tanah? Kalau sebidang tanah belum bersertifikat, maka yang ada mungkin hanya surat pajak (girik, petuk D, Letter C, tanpa pembayaran Ipeda). Mahkamah Agung dalam beberapa keputusannya telah menyatakan bahwa surat pajak, bukan bukti pemilikan hak atas tanah. Surat pajak tanah hanyalah pemberitahuan bahwa yang membayar atau wajib pajak adalah orang yang namanya tercantum dalam surat pajak.

3) AP. Parlindungan AP. Parlindungan berkomentar dalam bukunya bahwa “Kita harus meninjau bagaimana pandang dari Mahkamah Agung Nomor MA 34/k.Sip/80. Tidak diakui sebagai bukti atas tanah yang sah, surat-surat pajak bumi atau Letter C, tersebut hanya merupakan bukti permulaan untuk mendapatkan tanda bukti hak atas tanah secara yuridis yaitu sertipikat (Pasal 13 jo Pasal 17 PP Tahun 1961)

Tetapi walaupun demikian buku Letter C tetap dikatakan sebagai alat bukti. Mengapa demikian, karena untuk memperoleh hak atas tanah seseorang harus memiliki alat bukti yang menyatakan tanah itu miliknya. Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Pasal 24 ayat 1 itu menyatakan untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah dibuktikan dengan alat bukti salah satunya bukti tertulis karena Buku Letter C merupakan alat bukti perolehan hak atas tanah yaitu bukti tertulis karena Buku Letter C itu berisi tentang hal-hal yang menyangkut tanahnya dan semua itu tertulis dengan jelas.

Mengenai pendapat-pendapat di atas itu tidak berarti salah karena Letter C juga memiliki fungsi yang telah disebutkan para sarjana-sarjana tersebut di atas, tetapi tetap dalam perkembangannya Letter C tetaplah dinyatakan sebagai alat bukti.

Letter C Sebagai  Jaminan Pemberian Kredit Bank

Tidak cukup sampai disitu saja pihak bank pun memiliki keberanian bahkan keyakinan untuk memberikan kredit kepada debitur yang memiliki tanah yang bukti kepemilikannya berupa Letter C. Pada penjelasan dari Pasal 8 UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan disebutkan sebagai berikut : Kredit yang diberikan bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan oleh bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan proyek usaha dari debitur. Mengingat bahwa agunan adalah salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adalah yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan, bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai yang lazim dikenal dengan “agunan tambahan”.

Jadi sudah semakin jelas bahwa buku Letter C sebagai alat bukti untuk memperoleh dan untuk pendaftaran atas tanah yaitu sebagai bukti tertulis.

Kartu kredit dikenal sebagai salah satu alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diinginkan di merchant dan/atau tarik tunai di ATM.

Beberapa waktu yang lalu ramai sekali woro-woro perihal pengajuan aplikasi kartu kredit dari Marketing salah satu Perbankan. Dan beberapa kawan yang berminat ikut mengajukan aplikasi pembuatan kartu kredit tersebut dengan "iming-iming" adanya berbagai program promo dan reward transaksi kartu kredit yang bekerjasama dengan beberapa perusahaan terutama berupa program diskon atau potongan harga jika berbelanja di salah satu perusahaan retail. 

Siapa yang tidak ngiler coba dengan banyaknya iming-iming tersebut? 

Namun setelah beberapa hari pengajuan proses aplikasi,  ada kawan yang mendapatkan informasi bahwa aplikasi kartu kreditnya ditolak.

Apakah anda juga pernah mengalami pengajuan kartu kredit yang di tolak? Atau belum ada kepastian hingga berbulan-bulan dari pihak bank, mengenai kartu kredit yang kalian ajukan? 

Berikut coba kita ulas perihal kebijakan Bank Indonesia, mengenai penerapan manajemen resiko oleh pihak bank penerbit kartu kredit yang akan memperhatikan beberapa hal berikut:

Sedangkan penjelasan detail pertimbangan manajememen resiko pihak bank penerbit kartu kredit, sbb:

Batas minimum pendapatan tiap bulan calon Pemegang Kartu Kredit utama adalah Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

Batas minimum pendapatan calon Pemegang Kartu harus dibuktikan berupa dokumen resmi yang menunjukkan batas minimum pendapatan yang bersangkutan dengan bukti pendapatan/ slip gaji dari instansi atau perusahaan pemberi kerja tempat calon Pemegang Kartu Kredit bekerja, atau dapat juga dibuktikan dengan dokumen lainnya seperti bukti setoran pajak, yang akan diminta pada saat calon Pemegang Kartu mengajukan aplikasi.

Pendapatan tiap bulan yang dapat dijadikan pertimbangan Penerbit Kartu Kredit adalah pendapatan setelah dikurangi kewajiban antara lain pajak dan pembayaran utang kepada pemberi pekerjaan (take home pay).

Batas maksimum jumlah Penerbit Kartu Kredit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit untuk 1 (satu) Pemegang Kartu Kredit adalah 2 (dua) Penerbit Kartu Kredit. 

Pembatasan jumlah Penerbit Kartu Kredit ini tetap berlaku meskipun total plafon kredit dari kedua Penerbit Kartu Kredit belum mencapai batas maksimum plafon kredit yang dapat diterima oleh Pemegang Kartu Kredit. 

Nah, paling tidak sekarang kita paham perihal pertimbangan pihak bank pernerbit kartu kredit dalam memutuskan pengajuan aplikasi kartu kredit kita akan diterima atau ditolak bank.

Namun perlu diingat yaa, selain itu juga masih ada beberapa syarat lain yang juga harus dipenuhi pada saat permohonan pembuatan kartu kredit.

Yang pasti tujuan ketentuan persyaratan batas minimum usia, batas minimum pendapatan, batas maksimum plafon kredit, batas maksimum jumlah Penerbit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit, dimaksudkan agar Pemegang Kartu bijak menggunakan Kartu Kredit sebagai alat pembayaran yang dananya bersumber dari kredit serta penggunaannya sesuai dengan kemampuan bayar.