Fibrianto.com: May 2015

HAK TANGGUNGAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR

Gan, masih ingat dengan pembahasan kita sebelumnya mengenai Objek Jaminan Kredit & Perjanjian Penjaminan Kredit? Pada edisi tersebut sempat kita singgung pembahasan mengenai Hak Tanggungan, meliputi pengertian, dasar hukum dan cirri-ciri hak tanggungan, objek, pendaftaran hak tanggungan, dll. Masih ada ulasan mengenai Hak Tanggungan yang belum sempat kita ulas sebelumnya.

Yuk mari kita ulas bersama.

EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan tiga cara:

1. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang undang Hak Tanggungan. Hak ini merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan.

Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan, bahwa apabila Debitur cedera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual objek Hak Tanggungan melalui Pelelangan Umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan itu dari kreditur-kreditur yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.

2. Eksekusi atas title eksekutorial yang terdapat pada sertifikat Hak Tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Undang undang Hak Tanggungan. Irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang dicantumkan pada Sertifikat Hak Tanggungan dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan, sehingga apabila Debitur cedera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap, melalui tata cara yang telah ditentukan.

3. Eksekusi dibawah tangan, yaitu penjualan objek Hak Tanggungan yang dilakukan oleh pemberi Hak Tanggungan, berdasarkan kesepakatan dengan pemegang Hak Tanggungan, jika dengan cara ini akan diperoleh harga yang tertinggi.

Perlindungan Hukum bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan

Undang undang Hak Tanggungan (UUHT) memberikan perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan jaminan Hak Tanggungan apabila Debitur wanprestasi. Dalam suatu perjanjian kredit yang dilakukan antara pihak kreditur dan debitur, tidak menutup resiko adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur, sehingga diperlukan jaminan kebendaan guna menjamin pelunasan piutang debitur. Jaminan yang paling banyak digunakan umumnyaadalah Hak atas tanah.

UUHT memberikan perlindungan hukum khususnya bagi pemegang Hak Tanggungan apabila dikemudian hari debitur tidak memenuhi kewajibannya, dan perlindungan hukum yang diberikan menurut kekuatan Undang undang ini adalah:

1. Pasal 1 angka 1: Memberikan kedudukan yang diutamakan atau didahulukan kepada pemegang Hak Tanggungan atau Kreditur lainnya (droit de preference). Hak hak Kreditur yang didahulukan ini merupakan salah satu wujud perlindungan hukum yang diberikan bagi pihak kreditur apabila terjadi wanprestasi dari debitur, khususnya dalam pengambilan pelunasan piutangnya.

2. Pasal 6, Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3), serta Pasal 20 ayat (2) dan (3) tentang Eksekusi Hak Tanggungan. Salah satu cirri Hak Tanggungan sebagai lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat, yaitu mudah dan pasti dalam pelaksanaannya. Eksekusi atas objek Hak Tanggungan ini juga merupakan perlindungan hukum bagi kreditur khusunya apabila terjadi wanprestasi debitur. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan eksekusi dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

a. Pasal 6 UUHT: Parate Executie atau Lelang atas kekuasaan sendiri tanpa melalui Pengadilan.

b. Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) UUHT: Eksekusi atau Lelang dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri setempat, berdasarkan irah-irah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan yang mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang sama dengan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap.

c. Pasal 20 ayat (2) dan (3) UUHT: Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima Hak Tanggungan dengan maksud agar diperoleh harga penjualan terbaik bagi kedua belah pihak.

3. Pasal 11 ayat (2) UUHT tentang janji-janji yang wajib dicantumkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. Tidak semua janji yang memberikan perlindungan kepada Kreditur. Dalam hal ini terdapat dua macam janji dalam ketentuan Pasal 11 ini, yaitu:

a. Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggunga (debitur)

b. Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan (kreditur)

4. Pasal 7 UUHT: As adroit de suite (Hak Tanggungan selalu mengikuti objek yang dijaminkan dalam tangan siapapun objek itu berada). Asas ini merupakan jaminan khusus bagi kepentingan pemegang Hak Tanggungan, yaitu walaupun objek Hak Tanggungan sudah berpindah dan menjadi milik pihak lain, Kreditur masih tetap dapat menggunakan haknya melalui eksekusi apabila debitur cedera janji.

Sumber Referensi:

Undang-undangNo 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
Artikel terkait dengan Jaminan Hak Tanggungan

Demikian ulasan sekilas mengenai pembahasan Hak Tanggungan, semoga bermanfaat.

11:47 PM
0 Comments

Meningkatkan Status tanah SHGB menjadi SHM

Informasi Konsumen

Apa sih Perbedaan SHGB dengan SHM?

Tanah SHGB

Bagi Anda yang tertarik dalam investasi perumahan, dimana sebagian besar KPR yang dibeli dari para pengembang perumahan dengan status kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) hanya memberikan hak kepada pemegangnya memanfaatkan tanah untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan miliknya, karena kepemilikan tanah tersebut dipegang oleh Negara, jangka waktu SHGB paling lama 30 tahun. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, SHGB dapat diperpanjang paling lama 20 tahun. Dan bila lewat dari waktu yang ditentukan maka hak atas tanah tersebut hapus karena hukum dan tanahnya sepenuhnya dikuasai langsung oleh Negara.

Berbeda dengan Sertifikat Hak Milik (SHM), pemegang haknya mempunyai kepemilikan yang penuh atas tanah dan merupakan hak turun temurun yang terkuat dari hak-hak atas tanah lainnya yang dikenal dalam UUPA. Hanya warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai Hak Milik. Sedangkan, perusahaan-perusahaan swasta, seperti misalnya developer atau perusahaan pengembang perumahan tidak dapat mempunyai tanah dengan status Hak Milik. Mereka hanya diperbolehkan sebagai pemegang SHGB.

Terdapat kondisi pengembang perumahan/developer yang membeli tanah penduduk yang semula berstatus tanah-tanah Hak Milik, maka dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah, Badan Pertanahan Nasional akan memberikan hak status tanah-tanah yang dimiliki developer dari penduduk dengan status Hak Guna Bangunan, yaitu hanya bangunan–bangunan yang dapat dimiliki oleh developer. Sedangkan, hak atas tanahnya menjadi milik Negara, sehingga sertifikat yang dikeluarkan BPN adalah dalam bentuk SHGB.

Bagaimana Cara Meningkatkan Status tanah SHGB menjadi SHM

Setelah berakhirnya Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dengan objek jaminan berupa SHGB, sebaiknya Anda meningkatkan status kepemilikan lahan dengan status HGB menjadi SHM. Kepemilikan lahan dengan status sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dapat ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik. Perubahan status kepemilikan atas suatu lahan dari HGB ke SHM ini bertujuan untuk memperjelas status hukum kepemilikan atas suatu lahan, hal ini sangat bermanfaat bagi pemilik apabila dikemudian hari terjadi pindah tangan kepemilikan maupun terjadi sengketa. Status kepemilikan hak milik merupakan status kepemilikan paling kuat tanpa campur tangan atau kemungkinan dimiliki oleh pihak lain. Tanah dengan status sertifikat hak guna bangun (HGB) bisa dijadikan sertifikat hak milik (SHM) dengan melakukan pengurusan pada kantor pertanahan di wilayah tanah itu berada, dasar hukum pengubahan seritifkat adalah Keputusan Menteri Negara atau Kepala BPN No 6 tahun 1998.

Anda bisa mengubah status kepemilikan lahan property Anda dengan melakukan pengurusan pada Kantor Pertanahan di wilayah tanah itu berada. Nah, jika Anda mengurus sendiri berikut beberapa syarat yang perlu diketahui dalam mengubah status hak kepemilikan lahan:

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup

2. Sertifikat HGB asli yang akan diubah status/ ditingkatkan haknya menjadi SHM

3. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dokumen IMB ini diperlukan sebagai bukti legalitas bahwa lahan dipergunakan untuk mendirikan suatu bangunan. Sebagai tambahan juga bisa menggunakan surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan bahwa lahan tersebut digunakan untuk mendirikan bangunan atau sebagai rumah.

4. Fotokopi SPPT PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang terakhir. Lampiran ini diperlukan untuk melihat jejak rekam pajak, seperti luas tanah dan luas bangunan yang kena pajak.

5. Fotokopi identitas diri (KTP, KK atau akta pendirian apabila dilakukan oleh badan hokum). Apabila dikuasakan kepada orang lain disertakan surat kuasa dan fotocopy kartu identitas penerima kuasa.

6. Membayar Biaya Peningkatan HGB Menjadi SHM. Besar biaya tergantung biaya NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) dan luas tanah. Rumus untuk menentukan biaya NJOP sebagai berikut: 2% x (NJOP Tanah – NJOPTKP Rp60 juta). Note : Untuk Tarif 2% dan NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak ) Diatur oleh Pemerintah daerah Masing Masing, Dalam Pengunaannya tarif tersebut bisa berbeda antara setiap daerah karena Pengolahan BPHTB diatur oleh setiap daerah masing – masing dalam bentuk Perda.

Apabila Anda tidak ingin repot mengurus, bisa menggunakan jasa notaris PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk pengurusan HGB ke SHM, dengan menyiapkan biaya tambahan dana untuk jasa notaris tersebut.

Adapun waktu yang diperlukan atau lama pengurusan kurang lebih:

· 38 (tiga puluh delapan) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m2

· 57 (lima puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 2.000 m2 sampai dengan 150.000 m2

· 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 150.000 m2

Catatan:

1. Tidak termasuk tenggang waktu pemenuhan kewajiban pembayaran sesuai SK

2. Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

12:04 PM
0 Comments

SISTEM AKUNTANSI UTANG

Akuntansi

SISTEM AKUNTANSI UTANG

1. Prosedur Pencatatan Utang

Prosedur pencatatan utang adalah prosedur sejak utang/kewajiban perusahaan timbul sampai dengan pencatatannya dalam perkiraan/rekening utang. Utang muncul karena adanya pembelian barang atau jasa secara kredit. Karena itu sistem akuntansi utang sangat terkait dengan prosedur pencatatan utang dan prosedur distribusi pembelian.

2. Prosedur Pencatatan Utang Sistem Pemerosesan Transaksi Pembelian

Sistem transaksi pembelian bertujuan untuk memastikan bahwa semua pemesanan dilakukan berdasarkan kebutuhan, barang pesanan diterima dalam kondisi yang baik, barang yang diterima masuk gedung dalam keadaan lengkap, pembelian tersebut dicatat dan diklasifikasikan secepatnya dan secara akurat, dan pengurangan utang akan diterima untuk barang yang diretur atau dijual kembali.

3. Sistem Retur Pembelian

Sistem retur pembelian digunakan dalam perusahaan untuk pengembalian barang yang sudah dibeli kepada pemasok. Karena adanya ketidakcocokan dengan spesifikasi yang tercantm dalam surat order pembelian, barang mengalami kerusakan dalam pengiriman yang dijanjikan oleh pamasok.

Fungsi yang terkait dalam sistem retur pembelian adalah:

§ Fungsi Gudang

Bertanggung jawab untuk menyerahkanbarang kepada fungsi pengiriman, seperti yang tercantum dalam tembusan memo debet yang diterima dari fungsi pembelian.

§ Fungsi Pembelian

Bertanggungjawab untuk mengeluarkan memo debet untuk retur pembelian.

§ Fungsi Pengiriman

Bertanggung jawab untuk mengirimkan kembali barang kepada pemasok sesuai perintah retur pembelian dalam memo debet yang diterima dari fungsi pembelian.

§ Fungsi Akuntansi

Bertanggung jawab untuk mencatat:

a. Transaksi retur penjualan dalam jurnal retur pembelian atau jurnal umum.

b. Berkurangnya harga pokoko persediaan karena retur pembelian dalam kartu persediaan

c. Berkurangnya utang yang timbul dari transaksi retur pembelian dalam arsip bukti kas keluaryang belum dibayar atau dalam kartu utang.

Dokumen yang digunakan dalam sistem retur pembelian adalah:

1. Memo Debit

Merupakan formulir yang diisi oleh fungsi pembelian yang memberikan otorisaso bagi fungsi pengiriman untuk mengirimkan kembali barang yang telah dibeli oleh perusahaan dan bagi fungsi kauntansi untuk mendebit rekening utang karena transaksi retur pembelian.

2. Laporan Pengiriman Barang

Dokumen ini dibuat oleh fungsi pengiriman untuk melaporkan jenis kuantitas barang yang dikirimkan kembali kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian dalam memo debet dari fungsi pembelian.

Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi retur pembelian:

1. Jurnal Retur Pembelian Atau Penjulan Umum

Digunakan untuk mencatat transaksi retur penjualan yang mengirangi jumlah persediaan dan utang dagang.

2. Kartu Persediaan

Digunakan untuk mencatat berkurangnya harga pokok persediaan karena dikembalikannya barang yang telah dibeli kepada pemasok

3. Kartu Utang

Digunakan untuk mencatat berkurangnya utang kepada debitur akibat pengembalian barang.

Jaringan prosedur yang membentuk sistem retur pembelian

1. Prosedur Perintah Retur Pembelian

Retur pembelian terjadi atas perintah fungsi pembelian kepada fungsi pengiriman untuk mengirimkan kembali barang yang telah diterima oleh fungsi pengiriman (dalam sistem akuntansi pembelian). Dokumen yang digunakan adalah memo debit.

2. Prosedur Pengiriman Barang

Fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian yang tercantum dalam memo debit.

3. Prosedur Pencatatan Utang

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan retur pembelian dan menyelenggarakan pencatatan berkurangnya utang dalam kartu utang atau mengarsipkan dokumen memo debet sebagai pengurangan utang.

Unsur Pengendalian Intern Organisasi

Fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi akuntansi

1. Transaksi retur pembelian harus dilaksanakan oleh fungsi pembelian, fungsi akuntansi yang lain. Tidak ada transaksi retur pembelian yang dilaksanakan secara lengkap oleh hanya satu fungsi tersebut.

2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan

3. Memo debet untuk retur pembelian diotorisasi oleh fungsi pembelian

4. Laporan pengiriman barang untuk retur pembelian diotorisasi oleh fungsi pengiriman barang.

5. Pencatatan berkurangnya utang jarena retur pembelian didasarkan pada memo debet yang didukung dengan laporan pengiriman barang.

6. Pencatatan kedalam jurnal umum diotorisasi oleh fungsi akuntansi.

7. Praktik yang sehat

8. Memo debit untuk retur bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggung jawabkan oleh fungsi pembelian.

9. Laporan pengiriman barang bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggung jawabkan oleh fungsi pengiriman.

10. Catatan yang berfungsi sebagai buku pembantu utang secara periodik direkonsiliasi dengan rekening kontrol utang dalam buku besar.

12:24 AM
0 Comments

Apa sih perbedaan Utang dengan Piutang?

Akuntansi

Apa sih perbedaan utang dengan piutang?

Utang adalah sesuatu yang dipinjam. Seseorang atau badan usaha yang meminjam disebut debitur. Entitas yang memberikan utang disebut kreditur. Sedangkan Piutang (Bahasa Inggris: accounts receivable, AR) adalah salah satu jenis transaksi akuntansi yang mengurusi penagihan konsumen yang berhutang pada seseorang, suatu perusahaan, atau suatu organisasi untuk barang dan layanan yang telah diberikan pada konsumen tersebut. Pada sebagian besar entitas bisnis, hal ini biasanya dilakukan dengan membuat tagihan dan mengirimkan tagihan tersebut kepada konsumen yang akan dibayar dalam suatu tenggat waktu yang disebut termin kredit atau pembayaran.

Metode pencatatan utang

Ada dua metode pencatatan utang, yaitu account payable procedure dan voucher payable procedure.

1. Account payable procedure. Catatan utang adalah berupa kartu utang yang diselenggarakan untuk setiap kreditur.

Dokumen yang digunakan dalam account payable procedur adalah:

· Faktur dari pemasok

· Kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh pemasok atau tembusan pemberitahuan (remittance advice) yang dikirim pemasok, yang keterangan untuk pembayaran tersebut dilakukan.

Catatan akuntansi yang digunaan dalam account payable procedure adalah:

§ Kartu Utang, digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo utang kepada tiap kreditur.

§ Jurnal pembelian, digunakan untuk mencatat transaksi pembeian

§ Jurnal pengeluaran kas, digunaakn untuk mencatat transaksi pembayaran utang dan pengeluaran kas yang lain.

Prosedur pencatatan utang dengan account payable procedure adalah sebagai berikut :

Pada saat faktur dari pemasok telah disetujui untuk dibayar :

1. Faktur dari pemasok dicatat dalam jurnak pembelian

2. Informasi dalam jurnal pembelian kemudian di posting ke dalam kartu utang diselenggarakan untuk setiap kreditur.

Pada saat jumlah utang dalam faktur dibayar :

1. Cek dalam jurnal pengeluaran kas

2. Informasi dalam jurnal pengeluaran kas yang bersangkutan dengan pembayaran utang diposting kedalam kartu utang.

2. Voucher payable procedures

Dokumen yang digunakan dalam voucher payable procedures adalah:

· Bukti kas keluar:

Formulir ini mempunyai tiga fungsi :

§ Sebagai surat perintah kepada bagian kas untuk melakukan pengeluaran kas sesuai yang trcantum didalamnya.

§ Sebagai pemberitahuan kepada kreditur mengenai tujuan pembeyarannya (sebagai remittance advice).

§ Sebagai media untuk dasar pencatatan utang dan persediaan atau distribusi lain

Catatan akuntansi yang digunakan dalam voucher payable procedures adalah sebagai berikut:

1. Register bukti kas keluar (voucher register)

2. Register cek (check register)

Prosedur pencatatan utang dengan voucher payable procedures dapat dibagi menjadi berikut:

1. One-Time Voucher Procedures

One-time voucher procedures dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. One-time voucher procedures dengan dasar tunai (cash basis)

Dalam procedure ini, faktur yang diteima oleh fungsi akuntansi dari pemasok disimpan dalam arsip sementara menurut tanggal jatuh temponya.

b. One-time voucher procedures dengan dasar waktu (accrual basis)

Dalam prosedur ini, pada saat faktur diterima oleh bagian utang dari pemasok langsung dibuatkan bukti kas keluar oleh bagian utang, yang kemudian atas dasr dokumen ini dilakukan pencatatan transaksi pembelian dalam register bukti kas keluar (voucher register).

2. Build-Up Voucher Procedures

Dalam prosedur ini, satu set voucher dapat digunakan untuk menmpung lebih dari satu faktur pasok. Dalam prosedur ini, arsip bukti kas keluar yang belum dibayar merupakan catatan utang yang diselenggarakan atas dasar wktu (accrual basis).

12:16 AM
0 Comments

Definisi Laporan Keuangan

Akuntansi

11:02 PM
0 Comments

Pengantar Manajemen Akuntansi: Fungsi Biaya & Akuntansi Manajemen

Akuntansi

Fungsi Biaya dan Akuntansi Manajemen

Fungsi Biaya & Akuntansi Manajemen

Fungsi dan tujuan biaya dan akuntansi manajemen meliputi berikut ini:

1. Perencanaan

2. Pengambilan Keputusan

3. Pemantauan & Pengendalian

4. Akuntabilitas

1. Perencanaan

Perencanaan adalah fungsi penting dari akuntansi manajemen yang paling efektif dilakukan oleh penyusunan anggaran dan prakiraan.

Peramalan adalah proses estimasi kinerja keuangan yang diharapkan dan posisi bisnis di masa depan. Jenis-jenis perkiraan termasuk perkiraan arus kas, proyeksi laba rugi dan perkiraan neraca. Prakiraan membantu dalam menentukan perubahan mungkin dalam kinerja keuangan dan posisi bisnis ketika dipertimbangkan dalam konteks berbagai asumsi yang digunakan dalam membentuk proyeksi. Peramalan adalah titik awal dalam menentukan kebutuhan sumber daya dari bisnis yang dihitung dalam anggaran.

Anggaran menghitung target keuangan yang ingin dicapai oleh manajemen suatu organisasi. Proses penganggaran sering dimulai dengan penyusunan anggaran induk yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran departemen dan operasional. Penganggaran membantu dalam alokasi sumber daya secara efektif dari suatu organisasi antara kebutuhan bersaing (misalnya departemen, produk, dll) dalam rangka mencapai tujuan keuangan bisnis. Anggaran dan prakiraan membantu bisnis untuk menangani masalah potensial proaktif dan menghindari kemacetan mendatang dalam sumber daya bisnis.

2. Pembuatan Keputusan

Akuntansi manajemen memfasilitasi penyediaan informasi keuangan kepada manajemen untuk pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen juga melibatkan evaluasi strategi dan tindakan alternatif dengan penerapan teknik dan konsep-konsep seperti penetapan biaya yang relevan, analisis biaya-volume-profit, membatasi analisis faktor, teknik penilaian investasi dan analisis profitabilitas klien / produk.

3. Pengawasan & Pengendalian

Proses kontrol dalam sistem akuntansi manajemen dimulai dengan standar mendefinisikan terhadap kinerja yang dapat diukur seperti biaya standar dan anggaran. Hasil yang sebenarnya diukur dan setiap varian antara target dan hasil dianalisis dan bila perlu, tindakan perbaikan yang diambil. Akuntansi manajemen memainkan peran penting dalam pemantauan dan pengendalian biaya dan efisiensi proses rutin dan serta satu-off pekerjaan dan proyek-proyek yang dilakukan oleh sebuah organisasi.

4. Akuntabilitas

Akuntansi manajemen meletakkan penekanan pada akuntabilitas melalui pengukuran kinerja yang efektif. Dengan menetapkan target untuk unit bisnis strategis dan juga untuk departemen, akuntansi manajemen membantu dalam tugas tanggung jawab untuk pencapaian target bisnis dengan manajer individu. Akuntansi pertanggungjawaban dicapai dengan menilai kinerja manajer bertanggung jawab untuk unit bisnis mereka sementara memberikan pertimbangan karena faktor tidak dalam kendali atau pengaruh mereka.

10:58 PM
0 Comments

Pengantar Akuntansi

Akuntansi

fibrianto.com - Perkembangan suatu kegiatan dunia usaha yang kian hari kian menuju era modernisasi tidak terlepas dari ilmu akuntansi yang kita kenal selama ini. Apakah pengertian Akuntansi?

Akuntansi adalah proses mengkomunikasikan informasi keuangan tentang entitas bisnis untuk pengguna seperti pemegang saham dan manajer (Elliot, Barry & Elliot, Jamie: Financial accounting and reporting).

Menurut American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam suatu mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang setidak-tidaknya bersifat finansial dan penafsiran dan hasil-hasilnya.

Pengguna Informasi Akuntansi - Internal & Eksternal

Informasi akuntansi membantu pengguna untuk membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Pengguna informasi keuangan mungkin baik internal dan eksternal organisasi.

1. Pengguna internal (Pengguna Primer) informasi akuntansi meliputi:

Manajemen: untuk menganalisis kinerja dan posisi organisasi dan mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan hasil perusahaan.
Karyawan: untuk menilai profitabilitas perusahaan dan konsekuensinya pada remunerasi dan jaminan kerja masa depan mereka.
Pemilik: untuk menganalisis kelangsungan hidup dan profitabilitas investasi mereka dan menentukan apa saja di masa depan tindakan.
Informasi akuntansi yang disajikan kepada pengguna internal biasanya dalam bentuk rekening manajemen, anggaran, prakiraan dan laporan keuangan.

2. Pengguna eksternal (Pengguna Sekunder) informasi akuntansi meliputi:

Kreditor: untuk menentukan kelayakan kredit dari organisasi. Persyaratan kredit yang ditetapkan oleh kreditur sesuai dengan penilaian kesehatan keuangan pelanggan mereka. Kreditur termasuk pemasok serta pemberi pinjaman keuangan seperti bank.
Authourities pajak: untuk menentukan kredibilitas pajak diajukan atas nama perusahaan.
Investor: untuk menganalisis kelayakan investasi di perusahaan. Investor ingin memastikan mereka dapat menghasilkan pengembalian atas investasi mereka sebelum mereka melakukan apa saja sumber daya keuangan untuk perusahaan.
Pelanggan: untuk menilai posisi keuangan pemasok yang diperlukan bagi mereka untuk mempertahankan sumber stabil pasokan dalam jangka panjang.
Otoritas regulasi: untuk memastikan bahwa pengungkapan perusahaan informasi akuntansi sesuai dengan aturan dan peraturan yang ditetapkan untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan yang mengandalkan informasi tersebut dalam membentuk keputusan mereka.

Pengguna eksternal diberikan informasi akuntansi biasanya dalam bentuk laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang beragam seperti informasi akuntansi dalam rangka untuk membantu mereka dalam membuat keputusan keuangan yang sehat.

Akuntansi meliputi pencatatan, penggolongan, dan meringkas transaksi dan kejadian dengan cara yang membantu penggunanya untuk menilai kinerja keuangan dan posisi entitas. Proses dimulai dengan terlebih dahulu mengidentifikasi transaksi dan kejadian yang mempengaruhi posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Setelah transaksi dan kejadian diidentifikasi, mereka dicatat, diklasifikasikan dan dirangkum dengan cara yang membantu pengguna informasi akuntansi dalam menentukan sifat dan pengaruh transaksi dan peristiwa tersebut.

Akuntansi adalah profesi yang sangat dinamis yang terus-menerus menyesuaikan diri dengan berbagai kebutuhan penggunanya. Selama beberapa dekade terakhir, akuntansi telah bercabang ke berbagai jenis akuntansi untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda dari penggunanya.

10:55 PM
0 Comments

Manajemen Uang dan Utang

Akuntansi

Utangpiutang.com - Kenaikan Beragam harga kebutuhan pokok seperti kenaikan tarif listrik, harga bahan bakar minyak (BBM) dan elpigi, memicu kenaikan hampir semua harga barang dan jasa, mulai dari harga cabai hingga ongkos transportasi publik sehingga tekanan inflasi tinggi akibat harga BBM yang berganti, menyulut pula aksi Bank Indonesia (BI) mengerek bunga acuan BI rate.

Kebutuhan sehari-hari kini makin banyak. Pendapatan yang kita peroleh terkadang atau bahkan lebih sering kurang untuk memenuhi kebutuhan harian maupun bulanan. Kenaikan gaji seringkali tidak mampu menopang laju inflasi yang biasanya lebih menggila dan membuat biaya hidup membengkak.

Karena ketidakseimbangan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan itu, sering pendekatan yang digunakan adalah melalui utang. Utang seakan menjadi bagian dari pengelolaan keuangan pribadi. Bagi seorang pengusaha atau wiraswasta, utang merupakan bagian dari penguatan bisnis.

Bagi Anda yang mungkin saat ini masih tercatat sebagai debitur bank ataupun lembaga keuangan lain yang menerapkan sistem bunga mengambang, harus siap-siap menghadapi kenaikan bunga pinjaman. Sedangkan Anda yang hendak berutang pada bank untuk berbagai keperluan, mau tidak mau dipaksa menunda keperluan tersebut.

Utang bisa menjadi momok menakutkan. Terlebih jika tidak pandai mengelola utang dan keuangan, kita bisa terbelit utang tersebut. Ketakutan akan jeratan utang membuat kita berpikir untuk terbebas dari utang.

Apakah utang telah menjadi masalah besar bagi kehidupan Anda. Bagaimana mengetahuinya? Ini dia tanda-tandanya:

Tagihan-tagihan bulan depan datang sebelum Anda membayar tagihan-tagihan bulan-bulan sebelumnya.
Anda selalu dikenakan denda keterlambatan
Anda selalu menghindari membuka tagihan-tagihan yang masuk dalam kotak pos Anda
Anda selalu menunda-nunda pembayaran dan mengecek buku tabungan Anda.

Kunci dari terbebas dari kondisi ini adalah jangan tunda lagi, ambil alihlah kendali kehidupan Anda, jangan biarkan utang mengendalikan hidup Anda. Nah, bagaimana memulai adaptasi keuangan? Anda bisa mengawalinya dengan melakukan evaluasi atau review arus kas keuangan Anda setidaknya tiga bulan terakhir.

Evaluasi memberi kesempatan pada Anda untuk mendeteksi mana saja pos pengeluaran yang bisa ditekan atau dihapuskan, mana pos pengeluaran yang seringkali bengkak melampaui anggaran yang direncanakan, dan seterusnya. “Adakah pengeluaran yang sifatnya tidak begitu penting yang bisa kita timbang ulang?”

Menyusun rencana keuangan. Setiap keluarga pastilah harus mulai menggunakan uang yang ada dengan memulai membuat anggaran dari pendapatan hingga pengeluaran setiap hari berikut strategi penghematannya. strategi lain mengurangi pengeluaran adalah mencari substitusi yang lebih ekonomis. Contoh, uang makan di luar bisa Anda tekan dengan membawa bekal makan dari rumah.

Selain mengubah gaya hidup menjadi lebih hemat, Anda perlu juga menentukan prioritas dan target rencana menata lagi prioritas juga target rencana keuangan Anda. Contoh tujuan keuangan utama seperti dana pensiun dan dana pendidikan anak dengan menyisihkan sedikitnya 10% dari penghasilannya untuk investasi atau tabungan masa depan.

Selanjutnya mengurangi beban utang dengan membayar cicilan secara bertahap. Semakin besar cicilan yang dibayar maka beban bunganya semakin kecil. Dengan bunga yang semakin kecil, maka tidak perlu gelisah akan pembengkakan tagihan.

Selanjutnya pastikan rasio keuangan Anda aman untuk menghadapi situasi keuangan masa depan.

3:30 PM
0 Comments

Undang Undang Jaminan Fidusia No 42 Tahun 1999

Bank

Pemberian kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh pihak perbankan dengan objek jaminan hutang masih tergolong barang bergerak, tetapi pihak debitor enggan menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut kepada kreditor, sementara pihak kreditor tidak mempunyai kepentingan, bahkan kerepotan jika barang tersebut diserahkan kepadanya. Karena itulah dibutuhkan adanya satu bentuk jaminan hutang yang objeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut kepada pihak kreditur.

Dalam praktek untuk menjaminkan barang bergerak, tetapi tanpa penyerahan barang secara fisik. Untuk maksud tersebut tidak dapat digunakan lembaga gadai (yang mensyaratkan penyerahan benda) dan juga dapat digunakan hipotek yang hanya diperuntukkan terhadap barang tidak bergerak saja. Karena itu dicarikanlah jalan untuk dapat menjaminkan barang bergerak tanpa penyerahan fisik barang tersebut akhirnya muncul rekayasa untuk memenuhi kepentingan praktek seperti itu dengan jalan pemberian jaminan Fidusia yang akhirnya diterima dalam praktek dan diakui oleh yurisprudensi dan diundangkan pada tahun 1999.

Jaminan Kredit Kendaraan Bermotor

Dalam dunia perbankan Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia ini memberikan kedudukan yang diutamakan privilege kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Dalam undang-undang No. 42 Tahun 1999 tersebut dijelaskan mengenai beberapa pengertian:

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

3. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.

4. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

5. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.

6. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen.

7. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang

Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai fidusia. Perlu Anda ketahui bahwa perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian accessoir. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Fidusia”). Perjanjian accessoir berarti bahwa lahir dan hapusnya perjanjian jaminan fidusia bergantung pada perjanjian pokoknya (perjanjian utang piutang atau perjanjian pembiayaan).

Pasal 4 UU Fidusia:

“Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.”

Jaminan fidusia wajib didaftarkan (Pasal 11 UU Fidusia). Dengan didaftarkannya jaminan fidusia tersebut, Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada penerima jaminan fidusia (Pasal 14 ayat [1] UU Fidusia). Jaminan fidusia ini lahir setelah dilakukan pendaftaran (Pasal 14 ayat [3] UU Fidusia).

Hal ini juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia (“Permenkeu No. 130/2012”), bahwa perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.

Lebih lanjut, dalam Pasal 3 Permenkeu No. 130/2012 dikatakan bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.

Jika perusahaan pembiayaan tersebut tidak mendaftarkan perjanjian jaminan fidusia, maka perusahaan pembiayaan tersebut tidak dilindungi hak-haknya oleh UU Fidusia. Ini berarti perusahaan pembiayaan tersebut tidak memiliki hak untuk didahulukan daripada kreditur-kreditur lain untuk mendapatkan pelunasan utang debitur dari benda yang dijadikan jaminan fidusia tersebut (Pasal 27 UU Fidusia).

Dalam hal perusahaan memberikan pembiayaan kendaraan bermotor dengan pembayaran secara angsuran yang diatur dalam perjanjian pokok kredit, dan perjanjian jaminan berupa fidusia yang merupakan perjanjian accessoir. Maka, meskipun jaminan fidusianya belum lahir karena tidak didaftarkan, akan tetapi perusahaan pembiayaan tetap dapat melakukan penagihan kepada Debitur atas pelunasan utang berdasarkan perjanjian pokoknya (perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor tersebut).

Lebih jelas mengenai UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999

TENTANG JAMINAN FIDUSIA dapat diunduh disini.

11:58 PM
0 Comments

Cara Analisa Kredit & Hitung Rasio Kredit yang Anda ajukan

Bank

Ingin mengajukan kredit? Sebelum mengajukan utang atau kredit baik di lembaga keuangan ataupun perbankan, ada baiknya kita tinjau ulang kebutuhan, kondisi keuangan dan kemampuan kita.

Kondisi keuangan dan kemapuan financial Anda dapat kita ketahui dari nilai tingkat penghasilan Anda. Adapun sumber penghasilan itu sendiri dapat berasal dari gaji bulanan Anda yang berprofesi sebagai karyawan atau sumber penghasilan Anda yang diperoleh dari usaha. Bagi Anda yang berprofesi sebagai karyawan pasti akan lebih mudah dalam menilai kondisi keuangan yang berasal dari sumber penghasilan/gaji tetap setiap bulan, akan sedikit berbeda bagi Anda yang mempunyai sumber penghasilan dari usaha, maka perlu kita pastikan terlebih dahulu kondisi usaha kita selama ini. Berapakah nilai rata-rata penghasilan / omset usaha yang kita peroleh setiap bulannya, sehingga kita bisa mengukur tingkat kemampuan bayar kita. Setelah kita dapat pastikan kondisi keuangan kita, jangan lupa untuk memastikan kembali tujuan pengajuan kredit kita.

Bagaimana cara melakukan analisa kemampuan bayar kredit yang kita ajukan? Sering sekali disarankan agar rasio total utang dan cicilan yang dapat kita bayar tidak melebihi sekitar 30%– 40% dari penghasilan bersih yang kita terima tiap bulan. Mengapa? Jika rasio pinjaman Anda semakin kecil, semakin besar pula uang dari gaji/penghasilan yang kita terima, yang bisa disisihkan untuk ditabung.

Sama halnya dengan pihak bank. Lembaga perbankan akan menggunakan angka yang sama untuk rasio pinjaman tersebut. Bahkan, bank menetapkan rasio kurang dari 30%. Ketika angka rasio itu melewati batas, kemungkinan pengajuan kredit yang kita ajukan pun akan kecil untuk disetujui. Itu karena bank akan meragukan kemampuan membayar kita terhadap cicilan pinjaman kredit tersebut.

Contoh analisa kemampuan bayar:

Dari sumber penghasilan yang kita terima setiap bulan, dapat kita jumlahkan semua uang yang kita terima setiap bulannya (ex: Gaji bersih Rp. 12.000.000,-), lalu kurangi dengan pengeluaran bulanan seperti biaya listrik, air, telepon dan biaya belanja rumah tangga, dll (ex: jumlah pengeluaran bulanan Rp. 3.200.000,-) dan cicilan bulanan kita (ex: cicilan motor Rp. 200.000,-). Kemudian jumlah dari seluruh komponen biaya dan cicilan bulanan tersebut kemudian dibagi dengan gaji bersih bulanan yang diterima setelah dipotong pajak penghasilan. Maka rasio utang Anda adalah (Rp. 3.400.000,- : Rp. 12.000.000,-) x 100 % = 28,3%.

Sekarang Anda sudah bisa mengetahui rasio persetujuan kredit pinjaman Anda juga tahu bagaimana mekanisme bank dalam memberikan kreditnya, sekarang Anda bisa dengan yakin mengatur keuangan diri sendiri kan? Tapi ingat, ada istilah BI Checking, yaitu sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berisi riwayat kredit/pinjaman seorang nasabah kepada bank atau lembaga keuangan non-bank. Baik atau tidak riwayat kredit seorang nasabah dapat diketahui dalam data BI Checking, yang disebut Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia. Laporan ini bisa diakses seluruh bank di Indonesia maupun lembaga keuangan non-bank yang menjadi anggota SID di seluruh Indonesia.

Saran kami agar tidak tergiur atas paksaan sales bank yang menawarkan kredit atau pembiayaan dengan gimik hadiah atau bonus. Sebab, saat ini banyak masyarakat yang tergiur dengan tawaran bank tanpa menghitung kemampuan bayar. Di satu sisi, bank semakin gencar mengejar kinerja bahkan beberapa di antaranya dengan cara memaksa nasabah. Anda harus mengetahui profil risiko kredit sendiri, kalau tidak butuh dan di luar kemampuan sebaiknya jangan mengajukan utang / kredit. Sebab, biasanya bank menerapkan bunga berbunga jika tunggakan nasabah tak segera dilunasi, Imbasnya bank harus melakukan tagih paksa, sehingga saat kita tidak mampu membayar/menunggak dalam membayar angsuran maka catatan riwayat kredit dan BI Checking kita akan jelek. Mengenai raport kredit (BI Checking) konsumen perbankan sudah pernah kita bahas sebelumnya di fibrianto.com

11:54 PM
0 Comments

Tips Investasi: Alasan untuk meninjau kembali Portofolio Investasi Anda

Asuransi

Tujuan dari meninjau kembali portofolio investasi adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan dan tujuan investasi yang kita inginkan dapat tercapai.

Bila anda masih ragu untuk meninjau kembali portofolio investasi, berikut adalah 5 alasan yang perlu anda pertimbangkan mengenai pentingnya meninjau kembali portfolio investasi, yang kami sadur dari Fidelity.com.

5 alasan untuk meninjau kembali portofolio investasi, yaitu:

1. Perubahan Tujuan Investasi

Tentu di awal tahun anda telah menyusun berbagai tujuan investasi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Seiring berjalannya waktu, kondisi saat ini bisa jadi berbeda dibandingkan awal tahun. Contohnya, Anda telah memiliki tujuan investasi untuk membeli rumah atau pendidikan anak-anak.

Masihkah sama nilai investasi yang anda butuhkan. Anda bisa menanyakan kembali harga rumah saat ini dan biaya pendidikan anak disekolah yang diharapkan, apakah ada perubahan nilai? Apakah nilai investasi yang anda dapatkan masih dapat mengakomodirnya?

Periksalah portfolio investasi anda. Bila anda menginvestasikan di reksadana, lihatlah strategi manajer investasi, masihkah sesuai dengan kebutuhan anda. Bila tidak sesuai, saatnya anda melakukan perubahan terhadap komposisi portfolio anda.

2. Perubahan biaya-biaya

Walaupun terkadang biaya – biaya yang timbul di portofolio investasi ini dianggap kecil, seperti biaya jual, beli, pajak, administrasi, dll. Namun, anda tetap harus mengetahui sistematika pemotongan biaya, terutama bila anda termasuk investor aktif yang sering melakukan transaksi beli, jual ataupun pengalihan (switching). Dengan mengetahui sistematika pemotongan ini anda tetap dapat meminimalisasikan biaya yang timbul dan mendapatkan hasil optimal.

3. Perubahan rencana investasi properti

Tidak dapat dipungkiri, khususnya di Indonesia, hampir sebagian besar masyarakat menuliskan properti sebagai tujuan investasi. Bila anda memiliki tujuan investasi di properti, anda harus mempertimbangkan perubahan kondisi diri anda. Perubahan seperti pernikahan, perceraian, kelahiran dan meninggal adalah 4 kejadian besar yang akan mempengaruhi rencana investasi properti anda. Contohnya diawal tahun anda menginginkan rumah dengan 2 kamar tidur, namun ketika anda mengetahui bahwa anda akan memiliki anak, bisa jadi anda membutuhkan rumah dengan kamar yang lebih banyak.

4. Perubahan rencana pensiun

Perubahan kondisi anda, seperti menikahkan anak, memiliki cucu, perceraian, dan lain-lain mungkin akan merubah rencana pensiun anda. Perubahan rencana pensiun akan merubah tujuan investasi anda, dan tentunya merubah kebutuhan dana yang anda inginkan. Buatlah tujuan investasi yang baru dan sesuaikanlah portfolio anda.

5. Perubahan kebutuhan asuransi dan perubahan ahli waris

Asuransi merupakan proteksi atas ketidakpastian risiko yang dapat terjadi pada diri anda, seperti risiko meninggal, atau sakit keras. Ketidakpastian risiko ini dapat muncul sewaktu-waktu tanpa kita ketahui, karenanya menganalisa kebutuhan asuransi anda secara rutin dapat melindungi keluarga anda dari hal yang tidak diinginkan, seperti penurunan kemampuan biaya hidup.

Kebutuhan asuransi anda akan berubah seiring dengan kondisi anda, Contohnya bila jumlah anggota keluarga anda bertambah, maka kebutuhan biaya hidup akan meningkat. Hal ini berarti nilai perlindungan anda harus ditambahkan untuk memastikan keluarga anda dapat terlindungi. Penambahan asuransi akan merubah komposisi portfolio investasi anda.

Selain meninjau ulang kebutuhan asuransi, perlu juga untuk meninjau ulang ahli waris. Perubahan kondisi anda seperti status pernikahan, kelahiran anak atau meninggalnya salah satu anggota keluarga dapat membuat anda harus melakukan perubahan ahli waris. Hal ini dilakukan untuk menjamin ahli waris yang berhak tetap dapat menerima manfaat asuransi.

Untuk meninjau ulang portofolio investasi memang membutuhkan waktu dan pertimbangan yang mendalam, namun hal ini dapat membantu anda mencapai tujuan investasi yang anda inginkan.

9:44 PM
0 Comments

Kredit Modal Kerja & Syarat Umum Pengajuan Kredit

Bank

Menjadi seorang pengusaha yang memulai bisnis usaha dengan mendirikan dan menjalankan usaha sendiri, merupakan seuatu kebanggaan tersendiri. Bagi Anda pebisnis yang dinamis, tumbuh dan berkembangnya usaha tentu akan terus menerus dilakukan.

Menumbuhkan dan mengembangkan usaha agar menjadi lebih besar menjadi tujuan utama bisnis Anda. Manakala bisnis usaha yang kita rintis telah mendapatkan titik cerah, sebaiknya jangan terburu-buru berpuas diri. Pertumbuhan suatu bidang usaha sebaiknya diikuti dengan upaya untuk mengembangkan bisnis dengan cara membuka cabang ditempat lain, memperluas bidang usaha dan menambah produk atau layanan yang ditawarkan. Untuk mendukung visi Anda, tambahan modal kerja pasti menjadi salah satu prioritas.

Salah satu produk pinjaman bank yang dapat Anda gunakan untuk mengembangkan usaha yaitu Kredit Modal Kerja (KMK), dan layanan ini telah ditawarkan oleh sejumlah bank ternama, baik swasta maupun milik pemerintah dengan syarat dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh para peminjam. Pinjaman untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dan atau kebutuhan modal kerja yang bersifat khusus seperti untuk membiayai inventory, piutang atau proyek.

Sekilas

Kredit Modal Kerja adalah kredit yang digunakan debitur atau penerima kredit untuk modal kerja usaha, baik sebagai penambah modal kerja ataupun sebagai modal kerja awal. Kredit modal kerja dapat dibedakan sesuai dengan cara penggunaan kredit yang diberikan kepada debitur.

Kredit Modal kerja merupakan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dan atau kebutuhan modal kerja yang bersifat khusus seperti untuk membiayai inventory, piutang atau proyek.

Contoh Jenis & Fitur Produk Pinjaman yang ditawarkan Perbankan dapat berupa:

· Pinjaman Rekening Koran (PRK)

Merupakan kredit modal kerja dalam bentuk suatu fasilitas bagi nasabah untuk melakukan penarikan setiap saat melalui rekening korannya hingga plafond tertentu dengan menggunakan Cek/BG. Kredit Pinjaman Rekening Koran rata-rata ditujukan bagi Anda yang membutuhkan pinjaman jangka pendek, produk ini adalah pinjaman jangka pendek dengan batasan pinjaman ditempatkan pada Rekening Koran. Manfaat produk ini memberikan kemudahan dan keleluasaan dalam mengambil dan membayar pinjaman.

· Kredit Berjangka (Revolving)

Jika Anda memerlukan kredit jangka pendek yang dapat dicairkan sesuai kebutuhan, maka produk Kredit Berjangka (Revolving) adalah produk yang ditawarkan dan produk ini dapat dicairkan dan dibayar sesuai dengan keperluan bisnis Anda. Manfaat produk ini memberikan keleluasaan dalam penarikan dan pelunasannya. Penarikan maupun pelunasan pinjaman dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan Anda.

· Kredit Berjangka (insidentil)

Bisnis Anda menuntut Anda untuk senantiasa menyediakan kebutuhan dana jangka pendek yang kadang datangnya tak dapat diduga? Produk ini adalah pinjaman khusus jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan sumber dana mendesak. Mafaat produk ini membantu Anda memenuhi kebutuhan dana jangka pendek yang mendesak untuk kelangsungan bisnis Anda. Produk ini tak akan menyita waktu Anda, karena penarikan dan pelunasan dana dapat dilakukan sekaligus.

Rata – rata Syarat & Ketentuan Umum Pengajuan Kredit:

1. Warga Negara Indonesia

2. Usia 21 - 65 tahun

3. Mengisi lengkap aplikasi dan dikembalikan dengan melampirkan dokumen yang tersebut di bawah ini dan dokumen lainnya, jika diperlukan

4. Nasabah menandatangani perjanjian kredit atau pengakuan hutang, dan surat atau akte lainnya

5. Barang-barang jaminan wajib diasuransikan (sesuai ketentuan yang berlaku) dan polis asuransi yang memuat klausa Bank atas nama bank diserahkan kepada Bank.

6. Nasabah menanggung segala biaya yang timbul sehubungan dengan perolehan fasilitas pinjaman.

Persyaratan Dokumen Umum

Dokumen	Perorangan	Badan Hukum
Fotokopi Dokumen legalitas pemohon, misalnya : KTP Pemohon ; Suami/Istri yang masih berlaku,	√
Fotokopi Kartu Keluarga	√
Fotokopi Akta Nikah/Akta Cerai/Akta Pisah Harta	√
Fotokopi NPWP	√	√
Fotokopi Dokumen legalitas usaha, misalnya : NPWP, SIUP, SITU, TDP atau SKDU	√	√
Fotokopi KTP Seluruh Pengurus dan Pemegang Saham		√
Fotokopi Akta Pendirian dan Akta Perubahan Lengkap untuk perusahaan meliputi bentuk badan usaha seperti CV, PT, firma, dan lain-lain		√
Fotokopi Surat Pengesahan dari Departemen Kehakiman RI		√

JAMINAN
Saat mengajukan kredit ke bank , biasanya (tetapi tidak selalu) bank akan meminta agunan / jaminan.
Jaminan yang diminta oleh Bank dapat berupa Sertifikat Hak Milik Tanah/Tanah & Bangunan. Bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), jaminan berupa Deposito, dan lain-lain.

Selanjutnya jaminan tersebut akan dinilai oleh pihak bank mengenai kelayakan, nilai pasarnya. Hasil penilaian ini adalah nilai pasar wajar dimana biasanya bank akan memberikan penilaian pinjaman sekitar 70% - 80% dari nilai pasar wajar jaminan. Petugas penilai bisa karyawan bank itu sendiri namun bisa juga petugas penilai independen yang ditunjuk atau telah bekerjasama dengan pihak bank.

Informasi ini dapat membantu Anda, dan jika Anda sudah mengetahui persyaratan yang diperlukan untuk pengajuan kredit di bank, maka sekarang tinggal Anda yang harus mempertimbangkan masak-masak megenai perlu tidaknya mengambil kredit di bank.

1:29 PM
0 Comments

Pages

Fibrianto.com

HAK TANGGUNGAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR

Meningkatkan Status tanah SHGB menjadi SHM

SISTEM AKUNTANSI UTANG

Apa sih perbedaan Utang dengan Piutang?

Definisi Laporan Keuangan

Pengantar Manajemen Akuntansi: Fungsi Biaya & Akuntansi Manajemen

Pengantar Akuntansi

Manajemen Uang dan Utang

Undang Undang Jaminan Fidusia No 42 Tahun 1999

Cara Analisa Kredit & Hitung Rasio Kredit yang Anda ajukan

Tips Investasi: Alasan untuk meninjau kembali Portofolio Investasi Anda

Kredit Modal Kerja & Syarat Umum Pengajuan Kredit

Follow Us

Labels

Blog Archive

Popular Posts

Contact Me